Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Studi Jender SRIKANDI HUMANIS Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas
Ni Putu Purwanti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA PERUSAHAAN PEMBORONG BANGUNAN DI DENPASAR SUKERTI, NI NYOMAN; PURWANTI, NI PUTU
Jurnal Studi Jender SRIKANDI Vol. 3, No. 2 Juli 2004
Publisher : Jurnal Studi Jender SRIKANDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article will be focused on the discussion about waging system to daily labour women at building contractor company in Denpasar. As daily labour women, they work eight hours a day, sometimes added by overtime and no weekend holiday. This research found that from the waging system, the contractor do not conduct discrimination in remunerating to woman labour. Thereby hence the rule of regulation number 25, 1997 section 113 articles 2 have been applied effectively. It seems that the entrepreneur have known and comprehend about regulation going into effect. As entrepreneurs they prefer to employ women in certain works like at traditional ritual field because their earning will increase. It can be concluded that there is no discrimination to women labour conducting by the contractor in waging system in Denpasar.
DEPOSITO SEBAGAI JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM PERBANKAN ADIJAYA, I NYOMAN OCTA; Purwanti, Ni Putu
Kertha Desa Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang pengaturan deposito sebagai jaminan kredit dan mengkaji tentang perlindungan terhadap kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan deposito sebagai jaminan kredit belum diatur secara jelas dalam UU Perbankan, tetapi pengaturannya baru diatur dalam bentuk Peraturan Bank Indoneisa Tahun 2012 dan perlindungan hukum terhadap kreditur dapat diperoleh melalui Surat Kuasa Blokir Deposito dengan tujuannya agar debitur tidak sesuka hati melakukan pencairan deposito sewaktu-waktu padahal kredit itu belum lunas dan melalui Surat Kuasa Pencairan Deposito tujuannya agar kreditur sewaktu-waktu dapat mencairkan deposito jika debitur wanprestasi. Kata Kunci: Pengaturan Kredit, Jaminan Deposito, Debitur Wanprestasi Abstract The purpose of this study is to examine the arrangement of deposits as credit guarantees and to examine the protection of creditors in terms of defaulting debtors. This study uses normative legal research methods using the Legislative Approach and Concept Approach. The study results show that the regulation of deposits as credit guarantees has not been clearly regulated in the Banking Law, but the regulation is only regulated in the form of the 2012 Indonesian Bank Regulation and legal protection for creditors can be obtained through a Power of Attorney Block Time Deposit with the aim that debtors do not disburse deposits at will. from time to time even though the credit has not been paid off and through the Power of Attorney for Disbursement of Deposits the goal is that the creditor at any time can withdraw the deposit if the debtor is in default. Keywords: Credit Arrangement, Deposit Guarantee, Debtor Defaults
KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN COVERNOTE DARI NOTARIS/PPAT SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PERJANJIAN KREDIT Raisila, Ni Nyoman Wetalika Jayanti; Purwanti, Ni Putu
Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji kedudukan dan akibat hukum terkait surat keterangan (covernote) yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT dijadikan sebagai dasar dalam permohonan perjanjian kredit. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hukum penggunaan covernote yang diterbitkan Notaris/PPAT dalam permohonan fasilitas kredit bank hanyalah sampai batas menjelaskan bahwa telah terjadi pengikatan kredit oleh Notaris/PPAT dengan jaminan hak tanggungan, karena akta sertifikat masih dalam proses penyelesaian di Notaris/PPAT. Covernote tidaklah sebagai bukti agunan melainkan hanyalah sebagai bukti dan keterangan yang sifatnya temporer atau sementara yaitu sebagai dasar pegangan bagi bank yang nantinya akan mencairkan permohonan kredit. Akibat hukum covernote yang digunakan sebagai pegangan dalam permohonan fasilitas kredit apabila terjadi wanprestasi ialah pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan hak atas tanah tersebut, dikarenakan kedudukan tanah tersebut belum sebagai APHT, sehingga berakibat hukum pihak bank selaku kreditur akan merasa dirugikan. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Akibat Hukum, Covernote, Perjanjian Kredit ABSTRACT The purpose of this article is to study about legal position and consequences of covernote issued by Notary/PPAT as the basis of loan agreement application. This study used normative law research method with constitution approach and comparative method. The result of the study indicates that covernote issued by Notary/PPAT in relation to bank loan application is limited only to clarify that loan agreement has been done with incorporeal right because the land registry certificate is still on process. Covernote served only as a temporary validation for banks to disburse loan application but not as collateral validation. The legal consequence of the covernote being used as a guide in the application for default visit credit facilities is that the bank cannot execute the guarantee of land rights, because it is on the land as APHT, so that the legal party as the creditor of the bank will feel disadvantaged. Keywords: Legal Position, Legal Consequence, Covernote, Loan Agreement
PEMBENTUKAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEDUDUKAN SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA I G A Ayu Karyani Wardana; I Ketut Westra; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kedudukan Sistem Pengawasan Perbankan Di Indonesia” penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, dimana untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan literature dan bacaan. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kewenangan otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan perbankan di Indonesia menganut tanggungjawab mutlak, karena  Otoritas Jasa Keuangan bertanggungjawab atas stabilnya industri perbankan dalam hal kesehatan individu lembaga perbankan sehingga mampu mewujudkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengganti Bank Indonesia dalam lembaga pengawasan perbankan dimana Otoritas Jasa Keuangan akan lebih mengawasi aspek mikroprudensialnya, tugas Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.
PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL (STUDI KASUS PT BANK LIPPO Tbk) Dewa Ayu Budiartini; Dewa Gde Rudy; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One cause of the vulnerability of companies in Indonesia to economic shocks is the weakimplementation of good corporate governance. Good Corporate Governance (GCG) isbasically a concept concerning the corporate structure, division of labor, division ofauthority, sharing the burden of responsibility for each element of the corporate structure.Weak implementation of good corporate governance leads to crime and abuse in thecapital markets. Crimes and violations in the capital market is assumed to several reasons,namely blameworthiness, weakness apparatus that includes integrity and professionalismand regulatory weaknesses. Any company who is operating in the capital market shouldhave always follow the rules set by the market and the capital itself. It is necessary for thecreation of capital markets to protect the interests of investors in investment activities inthe capital market.
EKSISTENSI UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA SEKOLAH Ni Putu Anggadia Permata Wardana; Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper, titled "The Existence of the Act No. 20 Year 2003 on National Education System with regard to Resolving Cases of Violence against Students Done by Unscrupulous Headmaster ". This paper uses the method of normative research. The paper discusses the setting and completion of criminal cases committed by unscrupulous school principals. The conclusion that could be drawn from this paper is that the Headmaster has violated the National Education System Rules and has been deactivated from duties and could be penalized of criminal sanctions in the form of imprisonment of 5 years and a fine of two hundred million.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Kadek Devi Sudaryanti; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Capital market is a meeting between the parties who have surplus funds and those who need funds by trading securities. Capital market can as the market to trade securities which already worth more than a year such as stocks and bonds. Bonds are offered to the community through public bidding. The activity of capital market is leading towards a scripless trading. Bond is one of the scripless trading stock forms which has been converted into electronic form. The existence of scripless trading is expected to create efficient capital market, faster transaction dealing and evenly distribution of information. Thus, the quality of the investment climate will be more favourable, because of the high trust of all related parties. Investor is the most important role in capital market. It could be said that the existence of capital market investors is one of the most important indicators.
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBANTU KEJAHATAN TERHADAP NYAWA I Wayan Agus Vijayantera; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Murder is a brutal crime because the purpose of murderer is to take someone else life. when commit the murder sometimes there are people who help implement crime (accomplice). As accomplice has different role during the commission of a crime, they will be punished in different way. The problem is how to decide which penalties to give as this is a murder case. The purpose of this study is to know which penalties should be applied for accomplice of attempted murder as regulated in the Criminal Code (KUHP). The method used to analyze the problem is the normative law method. Accomplice is described in article 56 of the Criminal Code. The penalties for accomplice are regulated in article 57 of the Criminal Code. Based on those articles, the penalties for accomplice of attempted murder is jail punishment for certain time.
PERMOHONAN PUTUSAN SERTA-MERTA ATAS GUGATAN SEWA MENYEWA Khaista Amalia; Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan serta merta merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu adanya putusan yang telah incraht van gewijsde ataupun upaya upaya hukum lainnya yang diajukan oleh pihak penggugat ataupun tergugat. Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung menginstruksikan agar putusan serta merta tidak mudah dikeluarkan terhadap gugatan yang belum memperoleh putusan incraht van gewijsde. Namun dengan diaturnya putusan serta merta di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitverbaar bij Vooraad) dan Provisionil. Melalui aturan tersebut memberikan kemungkinan dapat terlaksananya putusan serta merta terhadap gugatan sewa menyewa dengan objek benda tak bergerak.
Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan Komang Tri Atmaja; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i10.p04

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kreteria kredit macet dan menganalisis penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan berdasarkan hukum perbankan. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan cara deskriptif melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kredit macet diatur dalam Penjelasan Pasal 44 Undang-UndangPerbankan, dan Pasal 10 sampai 12 PBI Nomor: 14/ 15 / PBI/ namun sudah diperbaharui dengan POJK Nomor 40/Pojk.03/2019, untuk pengaturan eksekusi jaminan hak tanggungan diatur dalam undang-undang perbankan yaitu Pasal 12A ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya. Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Eksekusi, Hak Tanggungan ABSTRACT The purpose of this study is to examine the criteria for bad credit and to analyze the settlement of bad loans through the execution of a guarantee of mortgage under banking law. The method used is a normative method with a descriptive method through a conceptual approach and statutory regulations. The results of the study show that the regulation of bad credit is regulated in the Elucidation of Article 44 of the Banking Law, and Articles 10 to 12 of PBI Number: 14/15 / PBI / but has been updated with POJK Number 40 / Pojk.03 / 2019, to regulate the execution of guarantees of insurance rights. regulated in the banking law, namely Article 12A paragraph (1) and paragraph (2) along with the explanations thereof. Key Words: Bank, Bad Credit, Exection, Rights Guarantee
Co-Authors A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara ADIJAYA, I NYOMAN OCTA Agung Indradinata Anak Agung Arumi Jayanti Kusumasari Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara Anak Agung Sri Indrawati Anandita Sasni Andrew Timothy Ayu Dyah Paramitha Bobby Ferdinal Purwanto D. G. Rudy Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Noviyanti Desy Corina Dwiyaning Dewa Ayu Budiartini Dewa Gde Rudy dharma pasek, i gede sanathana sathya Evans Angokaming Djehadut Fabian Margiano Alexander Latubatara Felix Liewellyn Felizia Novi Kristanti Gde Dianta Yudi Pratama Gede Donny Sumarjaya Nada Gusti Ayu Deandra Wardiani Hendra Gita Dharma I Dewa Gede Agung Putra Diatmika I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Made Gandhi Dwinata I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Ayu Inten Ardiantari I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra I Kadek Agus Wijaya Kusuma I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira I KETUT WESTRA I Komang Yudiastawan I Made Adi Dwi Pranatha I Made Dedy Darmawan I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Made Wahyu Santika I Nengah Artana I Putu Agus Sukyantara I Putu Bagus Pande Sujana I Putu Surya Budhi Utama Wintara I Putu Wira Kusumajaya I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Suriantana I.B. Gede Agung Suryaningrat Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Inocencio Arya Wahyudi Karditha Kadek Devi Sudaryanti Ketut Gde Swara Siddhi Yatna Khaista Amalia Komang Indra Suputra Komang Tri Atmaja Made Dilla Nitya Nirmala Made Pramanaditya Widiada Marwanto Marwanto Mira Henstin Muhammad Maulana M Ngakan Ketut Dunia Ni Kadek Sriartini Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dewi Juliantini G. Ni Made Rai Dwikayanti Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Anggadia Permata Wardana Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Yuli Kartika Dewi Pramesthi Swari, I Dewa Ayu Bintang Prameswari, Pradnya Cyndhe Putri, Ni Made Advaita Mahendra Putu Bagus Bendesa Wirananda Putu Devi Yustisia Utami Putu Evi Nadya Christina Putu Mas Divania Yogasari R. A. Retno Murni Raisila, Ni Nyoman Wetalika Jayanti Ranu Aprilino Putra Waskita Rezki Permatawati Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha Selvi Marcellia Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti Sundari, Ni Luh Neisya Theresia Carmenia Yudithio Toni Setiawan W. Wiryawan Zuraida Saroha Handayani