<![CDATA[Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan wisata yang pesat di Kabupaten Badung disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan yang mengakibatkan terbatasnya kesediaan lahan. Kondisi demikian menyebabkan para pelaku usaha maupun investor merambah wilayah pesisir pantai untuk melakukan kegiatan usaha, bahkan sampai ada bangunan yang didirikan melanggar sempadan pantai. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan dan Upaya Hukum apakah yang dapat atau telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai dari bangunan penginapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Sedangkan upaya hukum yang dapat atau telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam melindungi sempadan pantai oleh bangunan penginapan adalah berupa penegakan hukum preventif, yaitu berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggar sempadan pantai, baik itu berupa penutupan maupun pembongkaran.]]>
Copyrights © 2017
