<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai Bentuk Transparansi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Latar belakang tulisan ini adalah masih adanya beberapa oknum pemerintah daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan suatu aplikasi terpadu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah guna meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan tulisan ini adalah dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut masyarakat dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.]]>
Copyrights © 2016
