<![CDATA[E-government telah diterapkan di berbagai wilayah dan instansi di seluruh Indonesia, namun tidak semua penerapannya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tiap wilayah atau instansi memiliki keadaan yang berbeda-beda sehingga kendala yang dihadapi juga terjadi perbedaan. Hal ini yang sering dirasakan oleh warga Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga terhadap pelayanan menggunakan e-government yang tidak sepenuhnya berjalan lancar. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model sistem informasi yang diterapkan di Kecamatan Tingkir, Salatiga dan mengetahui alasan utama tidak optimalnya penerapan sistem informasi yang ada. Berdasarkan obyek penelitian, terdapat dua data penting yang diperlukan dari proses studi ini. Pertama, data primer seperti kondisi nyata yang meliputi implementasi dan infrastruktur e-government pemerintah daerah. Data primer ini diperoleh dengan observasi dan angket yang didistribusikan di 3 instansi pemerintah wilayah Kecamatan Tingkir. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan pada hal tersebut maka pendekatan studi yang dipakai adalah perpaduan antara metode survei dan non-survei. Dengan perpaduan ini diharapkan mampu dihasilkan data yang lengkap dan tepat sehingga mampu mereduksi bias kesalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa model sistem informasi yang diterapkan di 3 (tiga) instansi pemerintahan yakni Kecamatan Tingkir, Kelurahan Gendongan dan Kelurahan Kalibening pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu tersentralisasi/terpusat, namun tingkat kesiapan implementasinya tergantung pada ketersediaan SDM dan komitmen pimpinan lembaga masing-masing. Di samping itu, ketergantungan keputusan pada pimpinan lembaga menjadi hambatan dalam melaksanakan e-Government. Dengan demikian visi pemimpin sangat berpengaruh terhadap komitmen birokrasi pemerintahan dalam melayani masyarakat melalui e-Government. Kata kunci: e-Government, observasi, implementasi, tersentralisasi]]>
Copyrights © 2012
