PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn)

Putri Septika Silitonga Septika Silitonga

Jurnal Mahupiki
Vol 1, No 9 (2019)

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) ABSTRAK PUTRI SEPTIKA SILITONGA, ALVI SYAHRIN, MAHMUD MULYADI[1] Pembangunan kesehatan masyarakat saat ini menjadi prioritas penting dalam program pemerintah. Besarnya alokasi anggaran dari pemerintah membuka peluang untuk disalahgunakan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dari Kementerian Kesehatan sendiri atau dari lembaga lain. Salah satu program yang memiliki pos anggaran cukup besar saat ini adalah program pengadaan alat kesehatan. Anggaran kesehatan yang seharusnya digunakan untuk membangun kesehatan masyarakat justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang berakibat pada buruknya pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Medan tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan dengan register No. 31/Pid.Sus.K/2014/Pt.Mdn. Kajian dalam skripsi ini dilakukan dengan membahas berbagai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pengadaan alat-alat kesehatan yang memunculkan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelitian Penulis, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata kunci: alat kesehatan; korupsi; pengadaan barang dan jasa; pidana IMPOSING CRIMINAL SANCTION ON CORUUPTIONS IN PROCUREMENTS OF HEALTH EQUIPMENT (A Study on the Ruling No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn) ABSTRACT PUTRI SEPTIKA SILITONGA, ALVI SYAHRIN, MAHMUD MULYADI* Nowadays, public health development is the important priority in the government programs. The amount of budget allocation from the government opens the opportunity to be misused if there is no strict supervision from Ministry of Health itself or from other institutions. One program that has a large enough budget item at this time is procurement of medical devices. The health budget that should be used to build public health is actually used to enrich themselves and other which results in poor service and quality of public health. The research method used is a normative juridical research method by analyzing the decision of the Medan High Court regarding the conviction of corruptors in the procurement of medical devices with register No. 31 / Pid.Sus.K / 2014 / Pt.Mdn. The study in this thesis was carried out by discussing various regulations relating to the activities of procurement of government goods and services, especially the procurement of medical devices that gave rise to elements of corruption. Based on the author's research, the criminal act of corruption committed by the defendant violated the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government Goods / Services and the Corruption Eradication Act Number 31 of 1999 Juncto Act Number 20 of 2001. Keywords:  corruption; criminal; medical devices; procurement of goods and services [1] Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia * Criminal Law Department of Faculty of Law University of  Sumatera Utara, Medan-Indonesia