Articles
368 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kisaran) Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Departemen Hukum Pidana Oleh : Yulya Arisma NIM : 080200038 ]]>
<![CDATA[mhamdan sembiring]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.975 KB)
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN(STUDI KEJAKSAAN NEGERI KISARAN)ABSTRAKSIHubungan antara Kejaksaan sebagai instansi penuntut umum dengan pihak Kepolisiansebagai instansi penyidik telah mempunyai suatu hubungan koordinasi yang cukup baik.Penyelesaian suatu perkara tindak pidana sesuai dengan prosedur yang termuat dalam KUHAP.Akan tetapi pihak Kejaksaan sendiri mempunyai masalah dengan tunggakan-tunggakan perkarayang belum atau yang tidak dapat terselesaikan tersebut paling banyak ditemukan pada tahapprapenuntutan. Disharmonisasi antara Kepolisian dan Kejaksaan dapat terjadi karenaketerbatasan personil dari penyidik untuk melakukan pencarian atas diri tersangka saatmengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.Permasalahan skripsi yang diangkat ada 2 yaitu tentang “Bagaimanakah penyelesaianperkara pidana pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Kisaran dan “Hambatan-hambatanyang ada di Kejaksaan Negeri Kisaran dan solusinya. Metode yang digunakan dalam skripsi iniantara lain ada dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridisnormatife yang mencakup penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, penelitian, tarafsinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Keseluruhan bahan/data tersebutkemudian dilakukan penganalisaan datanya dengan menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan tinjauan umum dapat dipahami bahwa penyelesaian Perkara Pidana padatahap Prapenuntutan sering kali terjadi adanya bolak-balik berkas antara penyidik ke penuntutumum, untuk itu pihak aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk dapatmenyelesaikan perkara tersebut dengan cara apabila berkas perkara telah masuk, maka Jaksayang ditunjuk sebagai peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Bila berkas perkaratelah memenuhi syarat formil maupun materil, Jaksa akan menyatakan berkas perkara telahlengkap (P-21), akan tetapi bila ada yang belum lengkap, Jaksa akan memberitahukan kepadapenyidik dengan surat (P-18) dan selanjutnya petunjuk dengan surat (P-19). Hambatan-hambatanyang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan banyak ditemukandari segi Undang-Undang, aparat penegak Hukum, dan Hambatan dari Budaya Hukum.]]>
<![CDATA[PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (ILLEGAL FISHING) (KAJIAN PUTUSAN NO. ]]>
<![CDATA[Oude putra silalahi]]>;
<![CDATA[Liza erwina]]>;
<![CDATA[Rafiqoh lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (87.724 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Indonesia merupakan negara dengan konsep kepulauan dan menjadi salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas perairan 5,8 juta km2. Kekayaan alam Indonesia ini mengandung potensi yang sangat besar sehingga menjadi ajang tindak pidana illegal fishing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan praktek IUU Fishing (illegal, unreported, unregulated fishing) di wilayah laut Indonesia ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan akan semakin meningkat dilihat dari se]]>
<![CDATA[PERILAKU SEKS BEBAS PADA ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Daud Rianto Purba]]>;
<![CDATA[Edi Warman]]>;
<![CDATA[Nurmala Waty]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (76.874 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Dasawarsa terakhir ini kesejahteraaan anak terus mendapat perhatian masyarakat. Mulai dari permasalahan buruh anak, pelecehan seksual pada anak dan anak jalanan. Perilaku seks bebas pada anak jalanan adlah sebagai salah satu bentuk problem sosial di masyarakat merupakan sebuah pernyataan yang harus di hadapi oleh setiap individu di dalam lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanana dampak perilaku seks bebas pada anak jalanan, bagaimanan penyebab terjadinya seks bebas pada anak jalanan, dan bagaimana upaya dan kendala dalam penanggulangan seks bebas pada anak jalanan.Dampak terjadinya seks bebas pada anak jalanan disebabkan oleh faktor dalam diri anak tersebut, faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi perilaku seks bebas pada anak jalanan adalah dengan cara pemerintah memberikan kesempatan untuk berkreasi,berfotensi,dibidang masing-masing dan menyalurkan bakat dan hobinya baik dibidang musik, olaraga ataupun otomotif. Dengan demikian peranan orangtua juga sangat berpengaruh dalam diri si anak. Untuk itu perlu diberikan arahan,bimbingan dan kasih sayang. Dengan cara demikian perilaku seks bebas pada anak jalanan tersebut tidak akan terjadi lagi. ]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK ]]>
<![CDATA[Yesnita Gracetre Sitompul]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.498 KB)
<![CDATA[ABSTRAK KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang timbul seiring perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana pencucian uang. Disatu sisi kerahasiaan bank dalam melindungi nasabahnya ,dianggap merupakan faktor yang dapat proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penulisan skripsi ini membahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan rahasia bank di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan,bagaimana kewenangan penyidik dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan kerjasama internasional antara penyidik Indonesia dengan lembaga penyedia jasa keuangan negara lain,kemudian badan-badan apa saja yang berwenang dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam mengkaji permasalahan tersebut menggunakan teknik pengumpulan dan penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Dalam Pencucian uang terdapat pihak-pihak yang sangat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut,bukan hanya Kepolisian melainkan pihal Kejaksaaan,KPK,BNN dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangat diperlukan dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Beserta masih adanya Konvensi maupun Treaty kerjasama internasional yang belum diratifikasi terkait dengan pencucian uang maka kerjasama internasional di bidang kejahatan lintas negara khususnya pencucian uang. .]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Triana Putrie Vinansari]]>;
<![CDATA[Suwarto Suwarto]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.972 KB)
<![CDATA[ABSTRAKSI Triana Putrie Vinansari Grasi merupakan salah satu upaya yang dapat diajukan oleh terpidana kepada Presiden untuk meminta pengampunan atau pengurangan hukuman kepada Presiden. Tidak semua terpidana dapat mengajukan grasi, melainkan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Permohonan grasi yang diajukan belum tentu akan mendapat persetujuan dari Presiden. Sebelum memberikan keputusan, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana di Indonesia” adalah mengenai apakah yang menjadi alasan dasar pemberian grasi dan bagaimana pengaturan mengenai grasi dalam hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dan ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis dan penerapan dari peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum positif yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Alasan pemberian grasi kepada terpidana adalah karena faktor kemanusiaan dan faktor keadilan. Faktor kemanusiaan dimaksudkan kepada terpidana yang mengalami sakit parah atau kepada mereka yang telah membuktikan dirinya berubah menjadi baik, dinilai sebagai bentuk penghargaan atas perubahan tersebut. Faktor keadilan dimaksudkan kepada mereka yang mencari keadilan atas putusan yang dirasa kurang adil dipidanakan padanya. Peraturan perundang-undangan mengenai grasi telah diatur dalam Undang-Undangnya tersendiri yaitu UU No. 22 Tahun 2002 jo UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi ada perubahan dengan adanya wewenang baru yang diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam meneliti dan melaksanakan pengajuan grasi, telah ditetapkan pembatasan jangka waktu pengajuan grasi yaitu 1 tahun. Diharapkan perlu adanya kebijakan dalam Undang-Undang Grasi untuk mempertimbangkan secara arif dan bijaksana permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana seperti pelaku tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fernandes Edi Syahputra Silaban]]>;
<![CDATA[Liza Erwina]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.16 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menghiasi pemberitaan hampir setiap harinya. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika telah mengancam bangsa dan masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu kejahatan teorganisasi nasional ataupun transnasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal ilmiah berjudul KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. Dalam jurnal ilmiah ini, penulis mengemukakan permasalahan bagaimana konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian dalam jurnal ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah data sekunder. Adapun hasil penulisan ini adalah dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Generasi muda adalah calon penerus bangsa, oleh karenanya agar jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkotika maka yang diperlukan dengan memberikan pemahaman agama dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng yang kokoh dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkotika]]>
<![CDATA[TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Adelberd simamora]]>;
<![CDATA[Abul Khair]]>;
<![CDATA[Rafiqoh Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.955 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Dalam proses peradilan khususnya persidangan sebagaimana mestinya, hal-hal yang paling krusial dan mendesak adalah dalam proses pembuktian. Asas praduga tidak bersalah harus diutamakan dalam proses peradilan demi menjaga martabat peradilan. Sebab jawaban yang akan ditemukan dalam proses pembuktian peradilan adalah merupakan salah satu hal yang paling pokok dan terutama untuk Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dalam hal ini, posisi hukum pembuktian khususnya mengenai penyadapan, seperti biasanya akan berada dalam posisi yang dilematis sehingga dibutuhkan jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal berjudul TINDAKAN PENYADAPAN PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA. Dalam jurnal ini penulis mengemukakan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan pada proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana. Metode penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan penyadapan pada proses penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informatika dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penyadapan untuk proses penegakan hukum harus memiliki aturan yang jelas. Kedudukan dan kekuatan hasil Penyadapan di dalam proses penyidikan dalam pembuktian perkara pidana di dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum. KUHAP telah memberikan pengecualian terhadap ketentuan hukum acara dalam UU pidana tertentu. Untuk itu sangat diperlukan dasar hukum yang jelas untuk mengatur hal-hal mengenai penyadapan ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA ]]>
<![CDATA[Prinst Rayenda]]>;
<![CDATA[Syafruddin Hasibuan]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.155 KB)
<![CDATA[Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menbutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraanya. Pemberitaan media massa dihiasi oleh banyaknya tindak pemerkosaan yang terjadi. Berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Pemberitan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak. Anak korban perkosaan hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataanya sering sekali dijumpai media massa memberitakan berita anak korban perkosaan. Pemberitaan media massa tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap anak korban perkosaan. Adapun permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam pemberitaan media massa, bagaimana upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan perkosaan dari pemberitaan media massa. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa menurut undang-undang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 14 dan 29 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012, Pasal 5 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006. Upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa de]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA DAN ANAK-ANAK DI KOTA MEDAN SERTA PENANGANANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG N0MOR 35 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Jefrianto Sembiring]]>;
<![CDATA[Liza Erwina]]>;
<![CDATA[Nurmala Waty]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau kelompok masyarakat khususnya generasi muda remaja dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa gejala dan dampak yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba, Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba pada remaja dan anak-anak, Bagaimana penanganan bagi remaja dan anak-anak yang terjerumus pada narkoba. Permasalahan dari skripsi ini dapat diketahui bahwa remaja dan anak-anak melakukan penyalahgunaan narkoba akibat adanya permasalahan kehidupan dan masih labilnya pemikiran terhadap pengaruh lingkungan serta teman-teman. Penanganannya terhadap penyalahgunaan narkoba diawali dari orang tua, BNN dan POLRI sebagai aparatur Negara turut andil dalam pemberantasan narkoba. Setelah adanya pemakaian narkoba maka gejala dan dampak yang ditimbulkan adalah bagian-bagian negative terhadap kesehatan dirinya.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SEBELUM DAN SESUDAH PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eva Sitindaon]]>;
<![CDATA[Abul Khair]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.677 KB)
<![CDATA[ABSTRAKAnak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental dan sosial. Negara dan Undang-Undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Permasalahn yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan sistem pemidanaan sebelum pengaturan Restorative Justice di Indonesia dan bagaimana sistem pemidanaan edukatif setelah pengaturan Restorative Justice yang tepat ke depannya.Metode Penulisan dari permasalahan yang diajukan yakni dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual.Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilandasi perlindungan hukum. Indonesia memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-Undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979, Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 3 Tahun 2002 namun tidak membawa perubahan signifikan bagi nasib anak-anak yang berkonflik karena tidak menempatkan restorative juastice pada peraturan perundangan yang ada. Pengaturan sanksi tersebut masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat retributif sehingga tidak menjamin perlindungan hak-hak anak.Diversi dan konsep restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak. Men]]>
