HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945

Yusmiati Yusmiati (FKIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan)

NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Masalah yang akan dibahas di dalam penulisan  ini adalah Bagaimanakah hubunganan anatar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945?.  Masalah Kelembagaan negara, tugas dana wewenang serta hubungan antar lembaga negara sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang_Undang Dasar yang berlaku sekarang ini sudah mengalami empat kali amandemen. Metoda yang digunakan dalam penulisan ini adalah metoda  Library research (Penelitian Perpustakaan). Metoda Leebrary research dengan mengambil dari berbagai buku, Undang-Undang Dasar 1945, dan dari peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya, yaitu hubungan antara: 1. MPR dan Presiden; 2. MPR dan DPR; 3. DPR dan Presiden; 4. BPK dan DPR; 5. DPR dan MK. Hubungan antar lembaga negara, pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelembagaan negara sdisebut lembaga tinggi nagara.