<![CDATA[Tangerang Regency is one of the regions in Indonesia which was declared a Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) outbreak. Some policies have been made to respond to this outbreak but they have not been effective in reducing the rate of DHF prevalence. This research is a qualitative study to learn more about DHF outbreak in Tangerang Regency; the policies to control DHF outbreak and the implementation of these policies with their constraints. From 2013 to 2015, there were 373, 412 and 371 DHF cases. In 2016 there were 1,253 DHF cases with 22 deaths. The drastic increase got Tangerang Regency the status of DHF outbreak by the Minister of Health. The implementation of DHF policy focused on mosquito controlling activities, epidemiological investigations, fogging, and handling of DHF patients. There are several obstacles such as the lack of number of health epidemiologists at primary health care and local health officer. This has an impact on the implementation of surveillance and epidemiological activities in detecting DHF outbreak in Tangerang Regency. In addition, efforts to eliminate DHF outbreaks were hampered by the awareness of the people in community who did not prioritize mosquito controlling activities over fogging.AbstrakKabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Permasalahannya, berbagai kebijakan pusat maupun daerah telah dibuat untuk merespons KLB tersebut, namun belum efektif menekan laju prevalensi penyakit DBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang; kebijakan penanggulangan KLB di Kabupaten Tangerang; dan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta kendalanya. Dari tahun 2013 hingga 2015, tercatat sebanyak 373, 412, dan 371 kasus DBD. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 1.253 kasus DBD dengan kejadian meninggal sebanyak 22 orang. Peningkatan yang drastis tersebut membuat Kabupaten Tangerang dinyatakan dengan status KLB oleh Menteri Kesehatan. Upaya penanggulangan difokuskan pada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, penyelidikan epidemiologi, fogging, dan penanganan penderita DBD. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya epidemiolog kesehatan di tingkat puskesmas dan kedinasan setempat. Hal ini berdampak pada belum maksimal pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi dalam mendeteksi KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang. Selain itu, upaya penanggulangan KLB DBD terhambat oleh kesadaran masyarakat yang belum mengutamakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dibanding upaya fogging.]]>
Copyrights © 2018
