<![CDATA[Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berkenaan dengan pelanggaran hakhakkonsumen. Secara normatif sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, namun dalamkenyataannya tidak mudah dilakukan karena pelbagai sebab. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)sebagai produk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan lembaga penyelesaiansengketa konsumen di luar pengadilan yang seharusnya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen(akhir) yang lemah ketika bersengketa dengan pelaku usaha yang lebih kuat. Realitasnya, BPSK masih memilikibanyak kelemahan. Kondisi ini diperparah dengan semakin kuatnya neoliberalisme yang mempengaruhi sistemperekonomian global, yang disadari atau tidak telah terjadi penguasaan yang kuat (pelaku usaha) terhadap yanglemah (konsumen). Makalah ini bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan gunamengoptimalisasi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat,bermanfaat dan memenuhi nilai keadilan. Tulisan ini didasarkan pada kajian terhadap data-data sekunder yangdianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan upaya-upaya optimalisasi BPSK meliputiaspek: a) substansi peraturan; b) kelembagaan; c) sumber daya; d) budaya hukum.Kata kunci: optimalisasi, penyelesaian sengketa konsumen, BPSK]]>
Copyrights © 2016
