Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding SENDI_U SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi
Purwoko, A. Joko
Universitas Katolik Soegijapranata
Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN Purwoko, A. Joko
Proceeding SENDI_U 2016: SENDI_U
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.665 KB)

Abstract

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berkenaan dengan pelanggaran hakhakkonsumen. Secara normatif sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, namun dalamkenyataannya tidak mudah dilakukan karena pelbagai sebab. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)sebagai produk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan lembaga penyelesaiansengketa konsumen di luar pengadilan yang seharusnya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen(akhir) yang lemah ketika bersengketa dengan pelaku usaha yang lebih kuat. Realitasnya, BPSK masih memilikibanyak kelemahan. Kondisi ini diperparah dengan semakin kuatnya neoliberalisme yang mempengaruhi sistemperekonomian global, yang disadari atau tidak telah terjadi penguasaan yang kuat (pelaku usaha) terhadap yanglemah (konsumen). Makalah ini bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan gunamengoptimalisasi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat,bermanfaat dan memenuhi nilai keadilan. Tulisan ini didasarkan pada kajian terhadap data-data sekunder yangdianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan upaya-upaya optimalisasi BPSK meliputiaspek: a) substansi peraturan; b) kelembagaan; c) sumber daya; d) budaya hukum.Kata kunci: optimalisasi, penyelesaian sengketa konsumen, BPSK
OPTIMALISASI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN Purwoko, A. Joko
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen berkenaan dengan pelanggaran hakhakkonsumen. Secara normatif sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, namun dalamkenyataannya tidak mudah dilakukan karena pelbagai sebab. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)sebagai produk UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan lembaga penyelesaiansengketa konsumen di luar pengadilan yang seharusnya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen(akhir) yang lemah ketika bersengketa dengan pelaku usaha yang lebih kuat. Realitasnya, BPSK masih memilikibanyak kelemahan. Kondisi ini diperparah dengan semakin kuatnya neoliberalisme yang mempengaruhi sistemperekonomian global, yang disadari atau tidak telah terjadi penguasaan yang kuat (pelaku usaha) terhadap yanglemah (konsumen). Makalah ini bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan gunamengoptimalisasi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat,bermanfaat dan memenuhi nilai keadilan. Tulisan ini didasarkan pada kajian terhadap data-data sekunder yangdianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan upaya-upaya optimalisasi BPSK meliputiaspek: a) substansi peraturan; b) kelembagaan; c) sumber daya; d) budaya hukum.Kata kunci: optimalisasi, penyelesaian sengketa konsumen, BPSK
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI MANDIRI DI KOTA SEMARANG Kuswardani Kuswadani; A Joko Purwoko; Daniel Budi Wibowo
Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi
Publisher : Universitas Widya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.414 KB) | DOI: 10.33660/jfrwhs.v2i2.25

Abstract

Fisioterapi mandiri di kota Semarang masih banyak ditemukan kekuranganantara lain : kelengkapan sertifikat kompetensi, standar pelayanan fisioterapi,standar operasional prosedur, perizinan tempat praktik fisioterapi. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukumterhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayananfisioterapi mandiri di kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatanyuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitik, data yang digunakanberupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustakadan studi lapangan. Populasinya adalah seluruh pasien dan fisioterapi mandiri dikota Semarang, sampel diambil secara non random sampling dengan tipepurposive sampling yaitu seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di kota Semarangyang di bagi menjadi empat bagian yaitu Semarang selatan, utara, barat, dantimur. Analisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaanperlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapisdalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang belum terlaksana denganbaik, dengan ditemukannya bukti - bukti pelanggaran yang di antaranya adalahbelum mempunyai sertifikat kompetensi Surat Tanda Registrasi Fisioterapi(STRF), Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF), dan Surat Izin Kerja Fisioterapi(SIKF), tempat praktik fisioterapi belum berizin resmi, dan di temukannyafisioterapi mandiri yang belum melakukan inform consent dan rekam medis. Halini merupakan pelanggaran terutama Undang - Undang No. 36 tahun 2014Tentang Tenaga Kesehatan.
Medical Personnel Legal Protection Against Medical Dispute Settlement Efforts Viewed From Criminal Law Sutedja, Ade Armada; Purwoko, A. Joko; Sumarwanto, Edi
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 1: Juni 2023
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i1.5288

Abstract

Medical dispute resolution efforts are the implementation of legal protection for medical personnel. A medical worker who is affected by a medical dispute can enter into the realm of civil (court), criminal (police), professional ethics (MKEK), professional discipline (MKDKI) together. Whereas in carrying out the activities of the medical profession, a doctor has the right to personal protection, honor, dignity, and is entitled to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not do something which is a human right guaranteed by the Constitution. By using the normative juridical method of this paper, legal protection for medical personnel in the resolution of medical disputes is seen from the current legal certainty. Medical crimes and the protection of medical personnel have been regulated in the Criminal Code, Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, Law No. 36 of 2009 on Health and Law No. 44 of 2009 on Hospitals. Settlement of medical criminal disputes can be through litigation and non-litigation, but there is an empty space in the legal protection of medical criminal disputes because there are no laws and regulations that regulate it even though it has been carried out, namely by penal mediation.
Kajian Normatif Peraturan Tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Bagi Penderita Epilepsi di Indonesia Saputera, Monica Djaja; Purwoko, A. Joko; Limijadi, Edward Kurnia
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 9, No 2: Desember 2023, Terakreditasi Nasional Peringkat 3
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v9i2.5345

Abstract

Abstrak: Penerbitan SIM bagi penderita epilepsi merupakan bagian dari wewenang kepolisian dalam rangka menjamin keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas. Penderita epilepsi yang memiliki resiko kecelakaan lalu lintas akibat serangan kejang mendadak saat mengemudi merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data didapatkan dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU No 22 Tahun 2009 dan Perpol No 5 Tahun 2021 merupakan landasan hukum penerbitan SIM yang berlaku saat ini. Namun, kedua peraturan hukum ini tidak secara khusus mengatur proses penerbitan SIM pada penderita epilepsi. Hal ini menimbulkan keraguan apakah isi hukum ini sudah cukup dan dapat diimplementasikan dalam praktiknya sehari-hari.Kata kunci: epilepsi, surat izin mengemudi, pembatasan mengemudi, regulasi hukum Abstract: The issuance of a driver's license for individuals with epilepsy is part of the police authority to ensure safety, smooth traffic flow, and order on the roads. Epilepsy patients at risk of sudden seizures while driving pose a specific concern that requires attention. This research employs a normative approach with descriptive-analytical research specifications. Data sources are derived from legally binding primary legal materials. The data analysis method used is qualitative analytical. The findings indicate that Law No. 22 of 2009 and Regulation No. 5 of 2021 serve as the current legal basis for driver's license issuance. However, these legal regulations do not specifically address the driver's license issuance process for individuals with epilepsy. This raises doubts about whether the legal content is sufficient and can be implemented in daily practice.Keywords: epilepsy, driver's license, driving restrictions, legal regulations.
Co-Authors Daniel Budi Wibowo Kuswardani Kuswadani Limijadi, Edward Kurnia Saputera, Monica Djaja Sumarwanto, Edi Sutedja, Ade Armada