<![CDATA[Tulisan ini berjudul akibat kajian normatif putusan upaya paksa dalam pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Permasalahan yang diteliti menyangkut tentang Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai putusan upaya paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data bersumber dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen resmi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak semua ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara sebab hakim harus terikat kepada undang-undang dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif, sedangkan undang-undang yang mengatur mengenai besaran uang paksa yang diberikan dan jenis sanksi admnistratif yang diberikan belum ada sampai saat ini. Hambatan dalam eksekusi atas putusan upaya paksa seringkali terhambat karena amar putusan, hambatan eksekusi putusan disebabkan Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, dan hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.]]>
Copyrights © 2017
