Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Ketut Artadi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
KINERJA KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT GIANYAR Ni Wayan Indah Purwita Sari; I Ketut Artadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gambling is not a new thing for the people of Indonesia, because gambling games have been around since the first and evolve with the changing times. The crime of gambling toggle that much going on in the region is very disturbing public Gianyar. The problem of gambling in Gianyar very disturbing comfort and safety for the community. Purpose of the study is to examine the causes of gambling toggle and to determine remedies undertaken by the Police in preventing and combating gambling toggle. Types of research used in this paper is the kind of empirical legal research objects that have a study of people’s behavior arising from the interaction of existing norms hearing system. Regulated forms of gambling in the book into two KUHP in the article 303, where gambling is included as a crime. Based on research obtained answer factor causing gambling toggle there are two internal and eksternal factor. Legal efforts made by the Police to prevent and cope with two gambling toggle efforts preventive and repressive measures. So the action taken by the Police Resort Gianyar in the prevention and control of gambling toggle such preventive efforts and the efforts of repressive.
KAJIAN NORMATIF PUTUSAN UPAYA PAKSA DALAM PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dewa Krisna Prasada; I Ketut Artadi; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul akibat kajian normatif putusan upaya paksa dalam pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Permasalahan yang diteliti menyangkut tentang Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai putusan upaya paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data bersumber dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen resmi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak semua ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara sebab hakim harus terikat kepada undang-undang dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif, sedangkan undang-undang yang mengatur mengenai besaran uang paksa yang diberikan dan jenis sanksi admnistratif yang diberikan belum ada sampai saat ini. Hambatan dalam eksekusi atas putusan upaya paksa seringkali terhambat karena amar putusan, hambatan eksekusi putusan disebabkan Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, dan hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.
KAJIAN NORMATIF PUTUSAN UPAYA PAKSA DALAM PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Dewa Krisna Prasada; I Ketut Artadi; Nyoman A. Martana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul akibat kajian normatif putusan upaya paksa dalam pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Permasalahan yang diteliti menyangkut tentang Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai putusan upaya paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data bersumber dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen resmi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak semua ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara sebab hakim harus terikat kepada undang-undang dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif, sedangkan undang-undang yang mengatur mengenai besaran uang paksa yang diberikan dan jenis sanksi admnistratif yang diberikan belum ada sampai saat ini. Hambatan dalam eksekusi atas putusan upaya paksa seringkali terhambat karena amar putusan, hambatan eksekusi putusan disebabkan Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, dan hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.
ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DALAM SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL I Putu Wisnu Karma; I Ketut Artadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights/IPR) merupakan hak kekayaan yang lahir dari kemampuan intelek manusia yang ada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual guna keamanan dari hasil karya mereka menyebabkan banyaknya jumlah pelanggaran terkait Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi baik itu terkait dengan hasil karya seni maupun hasil cipta seseorang. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Arbitrase dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata dan dapatkah Arbitrase digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitia hukum normatif. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan dalam suatu laporan yang bersifat diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase hanya ditujukan untuk penyelesaian sengketa perdagangan dan Hak yang dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Dalam sebuah perjanjian perdata bila menggunakan klausula arbitrase sebagai penyelesaian sengketa sengketa maka pendapat hukum dari badan arbitrase tersebut akan mengikat perjanjian pokok sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum apapun. Badan Arbitrase Naional Indonesia (BANI) sebagai Lembaga arbitrase sesuai dengan BANI rules and procedures yang berpatokan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki beberapa perbedaan dengan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dimana perbedaannya berada pada mekanisme, penamaan dan waktu.
UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN SELA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP SUATU PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) Wagner Engelenburg Gunther; I Ketut Artadi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The verdict serves as a tool or means of settling disputes. Therefore, it is expected that the verdict handed down should reflect the values of justice and truth by law so that it can be accepted especially by both parties of the litigants. In a case when there are parties who are not satisfied with the decision of the judge, or feel the verdict is not fair to them, so they are given the opportunity by the law, so that the decision can be corrected or reviewed by the judge of a higher level, namely through the legal remedy. The HIR and the RBg do not regulate in detail about the decision, as well as on its legal remedy in Law Number 20 of 1947. Against the interlocutory decision, the rejection over the competent exception, and incidental interlocutory decision regarding to intervention are open for legal remedies. While, the preparatory interlocutory decision, provisional, and interlocutory decision in specific forms, such as the local inspection command, the hearing of the expert testimony, there is no possible legal remedy. The type of research used in this legal writing is empirical method legal research.
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN (SUATU KASUS DI PN DENPASAR) I Made Wiyasa; I Ketut Artadi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In essence , it means eternal marriage continues, lifetime and should not be decided just like that or dissolved according to the will of the parties . Do not know the eternal marriage period and timeless . Although Law No. . 1 of 1974 on Marriage Divorce is difficult , but in fact the people that divorce is rampant and likely to increase in each year . Social and humanitarian impact caused by a divorce very large , especially for children and women who experience it and for the life of the nation in general . The breakdown of marriage or divorce will result in not only a change in the rights and obligations of the husband and wife , but also the rights and obligations to the child . The rights and obligations of parents of children of divorce are more priority to the interests of the child that such child is entitled to maintenance , education , and the costs of the overall life of the parents . About child custody collectively result of divorce , Law No. . 1 of 1974 or Regulation Legislation does not set out clear , joint custody was only based on the agreement between the plaintiff by the defendant , whether expressed orally or in writing . In order to avoid later konflk the deal should be made authentic certificate .
AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TERJADINYA FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA) Putu Parama Adhi Wibawa; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.034 KB)

Abstract

Engagement is a legal relation on wealth between two or more people, on thebasis of a party reserves the right (creditor) and the other party is obliged to (debtor)for something accomplishment. In the engagement, if the debtor doesn’t voluntarilymeet their obligations in good faith, then the creditor may request the assistance of lawpush the debtor to fulfil its obligation. Force majeure regulated in Article 1244 of theCivil Code. This article is about the restitution payment, as well as issues related to theburden of proof, in the event of default, the debtor sentenced to pay the restitution if thedebtor couldn’t prove that a default was caused by unexpected circumstances or beyondthe ability of the debtor. Debtor has an obligation to do something, but it turns out thatthe debtor doesn’t fulfil its obligations, then the resulting losses on the debtor. Thepurpose of this paper is to understand the elements of force majeure and to determinethe legal consequences of the debtor upon the occurrence of a force majeure. By usingthe normative method, the conclusion discovered that there are two theories about forcemajeure, namely the theory of absolute and the theory of relative. According to thetheory of absolute, the debtor in the state of force majeure, if the fulfillment of theachievement is not possible to be fulfilled by anyone. While according to the theory ofrelative, force majeure occurs when debtor might have a chance to fulfill theachievement with a big sacrifice. A result of negligence causing the force majeure thenthe debtor unable to perform its obligation in accordance with what has been agreedand the debtor must replace the losses incurred.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MELINDUNGI KEPENTINGANNYA Kadek Dian Indra Prabawati Dharma; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.678 KB)

Abstract

This paper shall be entitled as "Legal Protection For Minority Shareholders to protect their interest". By using the normative research method this paper shall examine on how to provide legal protection for minority shareholders whose interests in are set aside by the majority shareholders to minority shareholders felt abandoned and often harmed by the company. In the capital market, trust is an essential factor. It varies from Public confidence in the value of shares, true statements, prospect of future profits, government policies in support of the capital markets, through the process of legal certainty in case of violation. In response, legislation was made so that minority shareholders possess legal protection.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGIKLAN JIKA TERJADI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN Luh Putu Dian Kemalasari; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.488 KB)

Abstract

This paper is entitled “RESPONSIBILITIES OF ADVERTISING BUSINESS PERFORMER WHEN LOSSES SUSTAINED BY CONSUMERS”. Consumers and Interpretation of business performer is explained in Act No. 8 of 1999 on Consumers Protection. The objective of this paper is to find out how the responsibility of the advertiser’s business in the event of losses suffered by consumers. The method used in this paper is normative juridical research methods. Because of the losses suffered by consumers, manufacturers should be responsible for both criminal and civil. And responsibilities under in Act No. 8 of 1999 described in article 19 of BFL.
PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI I Gusti Ayu Inten Purnama Sari; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.237 KB)

Abstract

One of banking service to give credit to their customers. Credit given by bank hasrisk, so that is implementation within the bank should pay attention to the principles ofprudent credit. One of the binding guarantee that the fiduciary. At the time the debtor nonfullfill,ment of a liability that has been agreed, then they will be a proof that the debtordefaults. Fiduciary guarantee regulated in Indonesian Law Number 42 of 1999 aboutFidusia Guarantee. The stuck of credit settlement with fidusia guarantee conducted by bankis by doing underhanded sale on mutual agrrement between debtor and creditor party inorder to obtain higher sale price. The problems faced by back in settling stuck creditespecially with fidusia guarantee consist of judicial and non judicial problems. The judicialproblem in settlement process of this stuck credit relates to no availability of preferencerights on banks as the credit issuer so the bank statusbecomes weak, in the meanwhile thenon judicial problem is hand over of object to other person without bank knowledge.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati I Gusti Ayu Inten Purnama Sari I Made Wiyasa I Putu Wisnu Karma Kadek Apsariani Kadek Dian Indra Prabawati Dharma Luh Putu Dian Kemalasari Ni Wayan Indah Purwita Sari Nyoman A Martana Prasada, Dewa Krisna Putu Parama Adhi Wibawa Tjokorda Gde Wisnu Wahyudha Wagner Engelenburg Gunther