<![CDATA[Artikel ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Online (ECommerce) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar “. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami Implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar, dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris. Implementasi UUPK terkait ecommerce di BPSK Denpasar belum terimplementasikan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi tentang e-commerce dari BPSK Denpasar. Kendala-kendala yang dihadapi BPSK Denpasar dalam implementasi UUPK terkait e-commerce antara lain belum adanya lembaga penjamin untuk keabsahan suatu toko online yang seharusnya berfungsi untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam bertransaksi, masih ada situs online yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap dan pelaku usaha yang tidak hadir pada pemanggilan pertama pada beberapa kasus.]]>
Copyrights © 2016
