Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.783
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Acta Comitas POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Media Akademik (JMA)
I Made Dedy Priyanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 119 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 119 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
BISNIS “BIOSKOP RUMAHAN” DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA Rosari, Merry; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Desa Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan hukum berkaitan dengan penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemi dalam perspektif hak cipta. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi pustaka serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan terkait penayangan film oleh bioskop rumahan merupakan sebuah pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi yang dilindungi dalam ketentuan Pasal 40 huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemegegang hak cipta atas film memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya dan apabila hak ekonomi tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana dan denda yang tertuang dalam ketentuan pasal 113 ayat 3. Serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha bioskop rumahan adalah dengan izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta yaitu melalui perjanjian lisensi. Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi, Perlindungan Hukum ABSTRACT The purpose of this study is to identify, analyze and elaborate legal arrangements related to films by home cinemas from a copyright perspective as well as prevention of copyright prevention that can be done by business actors in order to run a home cinema business during a pandemic period from a copyright perspective. Writing this scientific paper uses normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses literature study and analysis of studies using qualitative analysis. The results of the study show that the regulation regarding films by home cinemas is an error against copyrighted works against cinematography that are protected in the provisions of Article 40 letter m of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Holders of copyright on films obtain economic rights over their creations and the economic license is violated, then they will be subject to criminal sanctions and fines as stated in the provisions of article 113 paragraph 3.As well as efforts to prevent copyright by business actors in running a home cinema business are with the permission of the creator or the copyright holder, namely through a license license. Key Words: Copyright, License, Legal Protection
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA TERKAIT PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DILAKUKAN OL-EH BPJS Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Desa Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan perlindungan pekerja terkait program BPJS ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pekerja yang mengalami musibah celaka saat bekerja akan tetapi belum terdaftar dalam program BPJS. Metode penelitian dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai titik acuan utamanya. Sehingga hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan terkait pekerja yang mengalami musibah celaka dalam melakukan pekerjaan telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU BPJS, kemudian akibat hukum bagi tenaga kerja yang celaka saat bekerja dan tidak terdaftar dalam program BPJS adalah tidak mendapatkan tanggungan dari program BPJS seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, serta jaminan hari tua. Kata Kunci: Pekerja, Kecelakaan Kerja,BPJS. ABSTRACT The purpose of this research is to find out the worker protection arrangements related to the BPJS program when workers have a work accident and to find out the legal consequences for workers who experience unfortunate accidents while working but have not been registered in the BPJS program. The research method in this scientific article is normative legal research, namely research that uses statutory regulations as its main reference point. So that the results of this study indicate that the regulations related to workers who experience accidental disasters in doing work have been regulated in the Manpower Law and the BPJS Law, then the legal consequences for workers who are injured while working and are not registered in the BPJS program are not being covered by the BPJS program such as guarantees work accidents, pension benefits, death benefits, and old age savings. Keywords: Employees, Work Accident, BPJS.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN TENUN ENDEK BALI YANG DIMILIKI SECARA CIPTA PERSONAL Darma Putri, Ni Kadek Melinda; Dedy Priyanto, I Made
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memiliki tujuan yakni menganalisis perlindungan hukum bagi para perajin kain Tenun Endek Bali yang memiliki motif yang diciptakan secara personal. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengaplikasikan sumber dari data primer serta data sekunder dalm penyusunannya yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden dan informan. Hasil daripada studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Kain Tenun Endek Bali telah tercantum dalam Pasal 38 hingga 39 UUHC serta karya modifikasi oleh perajin diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j UUHC. Prihal upaya dari pemerintah dalam memberikan legalitas terhadap kepemilikan motif yang telah dimodifikasi oleh perajin atau dengan kata lain kepemilikan motif secara personal setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan perusahaan ternama di luar negeri bernama Christian Dior yakni dengan 2 (dua) upaya. Upaya yang dimaksud adalah upaya preventif yang menitikberatkan pada upaya pencegahan serta upaya represif yang menekankan pada langkah pengendalian sosial setelah terjadinya suatu peristiwa. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenun Endek Bali, Hak Cipta Personal ABSTRACT This study aim to analyze the legal protection for Balinese Endek Weaving fabric craftsmen who have personally created motifs. This study uses empirical juridical legal research methods using primary data and secondary data in its preparation obtained through interviews with respondent and informant. The outcome of the study show that legal protection for Balinese Endek Woven Fabrics has been regulated in Articles 38 to 39 of the Law Number 28, 2014 about Copyright and modified works by craftsmen are regulated in Article 40 paragraph (1) letter j. In terms of the governments’s efforts to provide legality to the ownership of motifs that have been modified by craftsmen after the cooperation between the Bali Provincial Government and Christian Dior Fashion House, namely with 2 (two) efforts. The efforts are preventive efforts that focus on prevention efforts and repressive efforts that emphasize social control measures after an event occurs. Key Words: Legal Protection, Balinese Endek Woven Fabric, Personal Copyright
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT DUMOLID DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Febyanca Sukarya; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya penyalahgunaan psikotropika menjadi permasalahan serius yang harus ditangani. Berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika, salah satu jenis obat tergolong psikotropika yang dijual serta mudah didapatkan di beberapa apotik yaitu obat dumolid. Obat dumolid mengandung zat aktif Nitrazepam yang dapat mempengaruhi saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas aktifitas mental dan perilaku seseorang. Penyalahgunaan obat dumolid diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika). Terkait dengan permasalahan penyalahgunaan obat dumolid di Indonesia perlu diketahui pengaturan terhadap pelaku penyalahgunaan obat dumolid yang ditinjau dari hukum pidana Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan obat dumolid tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan melihat pada permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi pidana yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan obat dumolid yaitu didasarkan pada Pasal 62 UU Psikotropika, yang menyatakan pelaku penyalahguna obat dumolid diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Pasal 37 ayat (1) dan ayat (20) dan Pasal 41 UU Psikotropika menyatakan bahwa ketergantungan psikotropika dapat dijatuhkan sanksi rehabilitasi, sebagai alternatif menggantikan pidana penjara. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan, obat dumolid.
PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENCEGAH TERJADINYA MASALAH TKI DI LUAR NEGERI Soraya Taufik; Dewa Gede Rudy; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basically everyone needs a job, but the narrowness of the current job to make peoplethink about working abroad. but often there are problems among Indonesian laborworking abroad. things that need to be considered by local governments to prevent ormake appropriate placement talents and competencies possessed by the prospectiveworker
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI BPSK DENPASAR Anak Agung Gede Mahardhika Geriya; Ida Bagus Putu Sutama; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Online (ECommerce) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar “. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami Implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar, dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris. Implementasi UUPK terkait ecommerce di BPSK Denpasar belum terimplementasikan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi tentang e-commerce dari BPSK Denpasar. Kendala-kendala yang dihadapi BPSK Denpasar dalam implementasi UUPK terkait e-commerce antara lain belum adanya lembaga penjamin untuk keabsahan suatu toko online yang seharusnya berfungsi untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam bertransaksi, masih ada situs online yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap dan pelaku usaha yang tidak hadir pada pemanggilan pertama pada beberapa kasus.
PENGATURAN TINDAK PIDANA CYBER PROSTITUTION DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) Susi Hertati Tambunan; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The advancement in science and technology provides a lot of conveniences for people in performing daily activities, even in committing crimes. One of the crimes that are being committed over the Internet is cyber prostitution which offers sexual services through cyberspace. The cyber prostitution which regulated through the Act Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, states the element of "without authorization" and "inaccessibility of Electronic Information and/or ElectronicDocument which violates decency", but those two elements are not clearly regulated which create the fuzzy norm.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini marak terjadi penghinaan terhadap citra tubuh (body shaming) di kalangan masyarakat, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh (body shaming) perlu adanya aturan hukum yang jelas. Mengingat aturan hukum mengenai body shaming di dalam KUHP dan di luar KUHP terdapat ketidak jelasan dalam pengaturannya yang tidak menyebutkan secara langsung tentang body shaming, maka perlu adanya pengkajian atas aturan yang mengatur tentang body shaming sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam menggunakannya. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana dalam penghinaan citra tubuh (body shaming) yang ditinjau dari KUHP dan Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tindak pidana citra tubuh (body shaming) sampai saat ini dapat dirujuk dengan Pasal 315 KUHP, jika dilihat dari ciri-ciri body shaming yang telah memenuhi unsur-unsur obyektif maupun subyektif dari pasal tersebut, sehingga body shaming dapat dikatakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh. Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh di luar KUHP dapat dirujuk menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media sosial. Kata kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Citra Tubuh, Hukum Pidana, Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SETELAH TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA HOTEL FOUR SEASONS RESORT BALI DI SAYAN I Ketut Hendra Winata; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Labor problem is tend uncompleted until this time, although it have been effortto overcome it. Therefore this study will explain main issue of labor that occurred, asfollows: about termination of job relationship unilaterally then don’t ready to pay theworker right when termination of job relation. Then obstacles faced in give sanction tothe employers who break the law. And the most important about protection of theworker law that should accept after occurring termination of job relationship. Includingthe role of concerned service in fulfill of protection of the work law after occurtermination of work relationship.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SUMPAH LI’AN SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA Ida Bagus Sony Andara Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konteks perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan menurut agama Islam, tentunya disamping tunduk pada hukum nasional juga tunduk terhadap hukum Islam. Apabila terjadi gugatan perceraian, dalam hal ini Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan alat bukti sumpah li’an dalam Persidangan Peradilan Agama. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menginventarisasikan hukum positif melalui sumber hukum seperti KUH Perdata, Undang-undang Peradilan Agama, dan Undang-undang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum acara peradilan agama memiliki kekhususan alat bukti sumpah yaitu sumpah li’an, yang dimana kedudukan alat bukti sumpah terletak pada bagian akhir dari hierarki pengaturan alat bukti yang sah pada sistem hukum acara peradilan agama. Ada pun kekuatan pembuktian dari sumpah li’an yaitu sama dengan sumpah pelengkap di pengadilan umum, akan tetapi prosesnya merujuk pada Al-Qur’an, Surah 24, An-Nur, ayat 6-9 dengan mengucapkan lafal yang ditujukan kepada Allah mengenai tuduhan yang di tujukan kepada pihak berperkara. Kata Kunci : Sumpah Li’an, Pengadilan Agama, Perceraian
Co-Authors A. A Sri Indrawati A. A. Gde Agung Kumara Jaya A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A Ayu Indah Mahardani A.A Sagung Galuh Rismayanti. P A.A Sri Indrawati Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Sri Indrawati Arick Hermawan Cavalera Ayu Putu Kusuma Wardhani Bagas Wahyu Prasetyo Bagus Reyzaldy Hasandinata Baruna Kiswara, Cokorda Anom Daniel Fenetiruma Darma Putri, Ni Kadek Melinda Darmadi Charisma Putra Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher Desak Putu Wulan Purnamasari Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi Dewa Gde Rudy Dewa Putu Thresna Andyanatha Diva Danica Eky Putra Wahyu Permana Ely Kristina Wulandari Epita Eridani Febyanca Sukarya Gede Herda Virgananta Gede Nopta Ari Putra Gilang Bella Saputra Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Putu Krisna Bhagaskara Haikal Hafizd Darmawan Haris Rinaldy Gultom Hendra Adinata I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Ketut Alit Putra Jayantara I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Nyoman Agung I Kadek Anjas Pajar Sedayu I Kadek Roy Adi Putra I Kadek Singa Sunjaya I Kadek Suryawan I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Hendra Winata I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I Ketut Suardita I KETUT WESTRA I Komang Bagus Trypermana I Komang Cri Khrisna I Made Aditya Mantara Putra I Made Asta Arma Putra I Made Dwi Anugrah Putra I Made Eri Prastikanala Sastrawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Teguh Adinata I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Wita I Putu Adi Gunawan I Putu Dika Pratama Putra I Wayan Maydy Pradana Putra Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Dyv Darmani Ida Ayu Hangganararas Dhaneswara Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi Ida Bagus Gede Ambara Artha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Pratama Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Sony Andara Putra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Widnyana Ida Bagus Yoga Raditya Irma Anggi Pratiwi Kadek Ayu Intan Lestari Kadek Dedy Sanistya Kadek Sarna Karin Rimenda Ketut Sandhi Sudarsana Komang Adi Artawan Komang ` Tatik Triana Robed Luh Dita Yanti Made Ara Denara Asia Amasangsa Made Ari Yudia Krisna Made Ary Suta Made Pramita Arimanu Putri Melia Larassati Nathasya Fransiska Nancy Kussoy Ngakan Ketut Dunia Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Asri Mas Lestari Ni Made Dwi Julia Patria Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Widiya Kartika Sani Ni Nengah Nuri Sasmita NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Intan Mahadevi Ni Putu Via Nita Ika Santi Nyoman A Martana Oktaviana Surya Putri Putu Dian Junintya Dewi Putu Dina Marta Ratna Sari Putu Krisna Indira Yasana Putri Putu Mas Anandasari Stiti Putu Novita Darmayanti Raymond Bagus Nurchandra Rosari, Merry Ruth Gladys Sembiring Selvi Marcellia Silvia Syarafina Soraya Taufik Supastika, I Komang Susi Hertati Tambunan Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi Tri Mustika Putri Suprapto