Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Jurnal Media Akademik (JMA)
I Made Dedy Priyanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PEMBERHENTIAN KONTRAK KERJA KEMITRAAN PT. GO-JEK DENGAN DRIVER GO-JEK Ida Bagus Gede Ambara Artha; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.031 KB)

Abstract

Go-jek merupakan suatu perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan jasa. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara driver Go-Jek dengan PT. Go-Jek merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang juga termasuk jenis perjanjian kemitraan jenis baru dengan sistem bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Didalam perjanjian Driver dengan PT. Go-Jek tidak terdapat unsur upah, maka dari itu Driver Go-Jek bukanlah pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT. Go-Jek dengan Driver, adanya hubungan kemitraan dimana keduabelah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Seorang Driver yang terkena suspend dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu Go-Jek akan memproses mengenai permohonan banding Driver tersebut. Jika banding diterima maka suspend yang telah diberikan kepada Driver tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa melalui pengadilan. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa PT. Go-Jek menyimpangi Pasal 1266 KUHPerdata. Kata Kunci : perjanjian mitra, kerjasama, pemberhentian.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS TERHADAP HAK JAMINAN YANG DIAGUNKAN OLEH DEBITOR PAILIT I Made Teguh Adinata; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.321 KB)

Abstract

Di Indonesia terjadi krisis moneter pada tahun 1998, pada saat krisis moneter banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk memenuhi pembayaran utang. Hal tersebut berdampak pada banyak perusahaan yang gulung tikar. Maka dari itu pemerintah merevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terdapat konflik norma didalamnya, dimana muatan pasal 56 dan 59 bertentangan dari pasal 55. Melihat permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan oleh Debitor. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian bahwa kreditor separatis berkedudukan yang paling tinggi karena memegang hak jaminan kebendaan merupakan posisi yang terkuat, jika debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajiban maka kreditor separatis dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut. Kreditor separatis juga tidak tergantung atau terpengaruh dengan kreditor lainnya. Namun dalam UU Kepailitan, pelaksannaan eksekusi kreditor separatis terhadap hak jaminan kebendaan dibatasi oleh UU kepailitan, dalam pasal 55 kreditor separatis memperbolehkan kreditor separatis melakukan hak eksekusinya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun pada pasal 56 terjadi ketimpangan dengan memotong hak eksekusi dari kerditor separatis dengan penangguhan masa eksekusi paling lama 90 hari. Dalam pasal 55 hak jaminan kebendaan tersebut posisinya terpisah dari boedel pailit atau harta pailit, namun pada pasal 56 hak jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor separatis seolah-olah menjadi boedel pailit atau harta pailit di tambah dengan pasal 59 yang membatasi masa eksekusi paling lambat 2 bulan, hal tersebut membuat ketidak pastian hukum. Kata Kunci : kepailitan, kreditor separatis, perlindungan hukum
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BIDANG KECELAKAAN BAGI PEKERJA OUTSOURCING PADA PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA DI DENPASAR I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.742 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembangunan nasional didukung dengan adanya tenaga kerja yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu unsur penunjang berhasilnya pembangunan nasional, maka dari itu pekerja outsorcing dalam bekerja mempunyai resiko mengalami kecelakaan bekerja yang berhak mendapatkan Jamsotek, diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam hal ini perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja outsourcing juga diatur kewajibannya untuk mengikut sertakan pekerja dalam Jamsostek sesuai Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu bagaimanakah pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar? dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action/in abstracto pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (in concreto). Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera secara hukum emperis dapat diketahui, terdapat beberapa hal yang harus dikaji, seperti langkah pertama yang dilakukan oleh pekerja outsourcing di saat terjadinya kecelakaan kerja dimana harus melapor pada saat itu juga yang dalam keadaan tertentu korban kecelakaan kerja tidak bisa memenuhi prasyarat dalam mengajukan Jamsostek. Faktor intern dan ektern yang mempengaruhi berjalannya Pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja outsourcing pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera di Denpasar yaitu dalam faktor intern adanya kesadaran hukum, serta adanya faktor pendidikan dalam tingkatan pekerja. Sedangkan mengenai faktor ekstern dipengaruhi oleh faktor kurangnya sosialisasi hukum dan penyuluhan tentang peraturan jamsostek, yang kedua yaitu faktor aturan-aturan hukum yang masih susah dan mempersulit pekerja khususnya dalam hal mengenai waktu.
TANGGUNG JAWAB KREDITOR TERHADAP DEBITOR ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI Ni Made Widiya Kartika Sani; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.065 KB)

Abstract

Dewasa ini lembaga jaminan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang mana memiliki upaya untuk memberikan fasilitas kredit yaitu dengan cara menjaminkan barang-barangnya ke lembaga jaminan gadai. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana tanggung jawab kreditor atas hilangnya jaminan gadai dan apakah kreditor wajib mempertanggung jawabkan jaminan gadai milik debitur jika terjadi force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kreditor bertanggung jawab atas benda gadai yang hilang atau rusak sesuai dengan Pasal 1157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kecuali dikarenakan force majeure serta proses perjanjian kredit akan dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK), pihak kreditor tidak bertanggungjawab terhadap hilangnya jaminan gadai yang disebabkan karena force majeure, serta khusus untuk jaminan gadai yang telah diansuransikan, maka objek gadai tersebut akan diganti oleh pihak dari asuransi tersebut. Namun jika barang tersebut tidak diansuransikan sebelumnya maka tidak mendapat penggantian sesuai nilai dari objek jaminannya. Jika barang tersebut tidak diasuransikan, maka kreditor memiliki kewajiban untuk mengganti barang tersebut dengan nilai yang sesuai dengan objek jaminan tersebut entah dengan salah satunya membuat perjanjian kredit baru. Kata Kunci : Kredit, Jaminan Gadai, Force Majeure
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) Gede Herda Virgananta; I Nyoman Mudana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.612 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yakni akibat hukum terhadap penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui apakah orang asing dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) serta akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Tulisan ini menyimpulkan bahwa orang asing tidak dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) karena perjanjian tersebut pada dasarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu suatu sebab yang halal.
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-commerce) Bagus Reyzaldy Hasandinata; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.235 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang signifikan menyebabkan timbulnya inovasi baru terkait bentuk dalam sistem perdagangan, yaitu jual beli online (E-commerce). Dibalik banyaknya manfaat dari E-commerce terdapat permasalahan yang timbul antara pihak penjual dan pihak pembeli. Melihat seringnya terjadi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian jual beli online dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pembeli didalam perjanjian jual beli online.Metode yang dipergunakan pada pembuatan makalah ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga fakta yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Melakukan pendekatan dengan menelahaan semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan sesuai dengan hukum yang ditangani.Hasil dari penelitian tersebut yakni peranan asas keseimbangan dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli online merupakan komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dua belah pihak sehingga perlu adanya kesadaran dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam jual beli, penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.Kata kunci: Perjanjian Jual Beli Online, Asas Keseimbangan, dan Penyelesaian Sengketa.
Penerapan Perlindungan E–Commerce Akibat Globalisasi Ekonomi Di PT Indria Putu Krisna Indira Yasana Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Globalisasi merupakan salah satu fenomena yang pesat terjadi di dunia khususnya dalam perkembangan kemajuan teknologi dan perdagangan bebas antar negara tanpa batas. Hal ini menunjukkan bagaimana cepatnya arus interaksi mengglobal dalam bidang ekonomi , social , politik , hukum , teknologi dan budaya. Melalui adanya pengaruh tersebut menyebabkan lahirnya aturan perdagangan bebas yang baru dan lebih terfokus kepada pengembangan pasar bebas dan bagaimana sistem perdagangan bebas tersebut. Salah satu bentuk dari adanya globalisasi tersebut ialah e – commerce yang menjadi cara alternative untuk melaksanakan perdagangan di seluruh dunia dengan sistem yang lebih mudah , cepat dan tetap mendapatkan perlindungan atas hukum yang berlaku pada setiap transaksinya. Penelitian ini mengambil judul Penerapan Perlindungan Globalisasi Akibat Globalisasi Ekonomi dengan maksud dan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan e – commerce di pt indria, mempelajari bagaimana kendala dan dampak pelaksanaan e – commerce yang tengah marak dilakukan masyarakat indonesia di pt indria, mendapatkan informasi menyeluruh melalui penelitian mengenai pelaksanaan atas adanya pengaturan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pt indria. Metode penelitian yang di gunakan pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian yakni PT Indria adalah metode penelitian yang digunakan adalah yuridis dan empiris. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian berup kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, kendala – kendala serta dampak pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik serta pelaksanaan Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Hukum, Implementasi, Globalisasi Ekonomi Abstract Globalization is a phenomenon that is rapidly occurring in the world, especially in the development of technological advances and unlimited free trade between countries. This shows how fast the flow of global interactions in the fields of economy, social, politics, law, technology and culture. This influence led to the birth of new free trade rules and was more focused on the development of the free market and how the free trade system was. One form of globalization is e-commerce which is an alternative way to carry out trade around the world with a system that is easier, faster and still gets protection from the laws that apply to each transaction. This research takes the title Application of Globalization Protection Due to Economic Globalization with the aim and aim of knowing how the implementation of the agreement for parties involved in e-commerce activities at PT Indria, studying the obstacles and impacts of the implementation of e-commerce that is currently rife in Indonesian society at PT indria, get comprehensive information through research on the implementation of the provisions of Law No. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions at PT Indria. The research method used in the company which is the object of research, namely PT Indria, is the research method used is juridical and empirical. The results of this study are to determine the implementation of agreements in the form of agreements made by businesses and consumers, the constraints and impacts of the implementation of electronic transaction activities and the implementation of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: E-Commerce, Legal Protection, Implementation, Economic Globalization
FUNGSI LEGISLASI DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Epita Eridani; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.859 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu bentuk nyata dari hasil konsepsiperwakilan di Indonesia sehingga DPR dianggap mampu merumuskan keinginan rakyatyang dapat dimulai dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu Rancangan Undang-Undang sampai disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.setiap UU yangdisahkan akan memberikan konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia terhadap UUtersebut. UU dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulanprisnsip yang mengaturkekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan diantara keduanya. DPR merupakanlembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPRmempunyai fungsi sebagai: Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
TANGGUNG JAWAB PIHAK YOUTUBE TERHADAP PELANGGARAN VIDEO TANPA IZIN PENCIPTA Made Ari Yudia Krisna; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.606 KB)

Abstract

Permasalahan mengenai penyimpangan dalam penggunaan hak cipta khususnya karya video sinematografi di situs internet seperti YouTube dimana pelanggarannya seperti menkomersialkan video tanpa izin pencipta dan bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube terkait pelanggaran hak cipta tersebut. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak karya cipta video sinematografi serta mengkaji bagaimana tanggung jawab dari pihak YouTube yang notabene sebagai platform apabila terjadi pelanggaran terkait video berhak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana hukum tersebut mengkaji berupa norma, konsep, asas, doktrin dan untuk mengetahui sanksi hukum ketika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hasil studi ini menunjukan bahwa apabila terjadi pelanggaran seperti halnya menkomersilkan video sinematografi tanpa izin pencipta maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pemblokiran atau penonaktifan dari pihak YouTube yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai platform. Kata Kunci : Hak Cipta , Karya Sinematografi, YouTube
PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN TERITORIAL SERTA STATUS PENDUDUKAN PASUKAN ASING DI UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Melia Larassati; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.388 KB)

Abstract

Rusia terus melakukan pendudukan atas wilayah Crimea, Ukraina. Tindakan ini merupakanbentuk pelanggaran hukum internasional oleh Rusia terhadap kedaulatan Ukraina dan integritasterhadap kedaulatan dan integritas territorial Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahuistatus pasukan asing dan bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan Ukraina terhadappasukan asing yang melakukan pendudukan di Crimea. Adapun kesimpulan dari tulisan iniadalah, Rusia melanggar Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Piagan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Co-Authors A. A Sri Indrawati A. A. Gde Agung Kumara Jaya A. A. Sg Istri Cahya Sri Widari A.A Ayu Indah Mahardani A.A Sagung Galuh Rismayanti. P A.A Sri Indrawati Adik Ciputri Arya Permata Anak Agung Ayu Wulandari Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra Anak Agung Dicky Arianto Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Ngurah Putra Satria Kusuma Anak Agung Sri Indrawati Arick Hermawan Cavalera Ayu Putu Kusuma Wardhani Bagas Wahyu Prasetyo Bagus Reyzaldy Hasandinata Baruna Kiswara, Cokorda Anom Daniel Fenetiruma Darma Putri, Ni Kadek Melinda Darmadi Charisma Putra Dellano Here Bessie, Jayvenson Christopher Desak Putu Wulan Purnamasari Dewa Ayu Kade Indah Cahyani Dewi Dewa Gde Rudy Dewa Putu Thresna Andyanatha Diva Danica Eky Putra Wahyu Permana Ely Kristina Wulandari Epita Eridani Febyanca Sukarya Gede Herda Virgananta Gede Nopta Ari Putra Gilang Bella Saputra Gusti Agung Sagung Istri Dianita Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Putu Krisna Bhagaskara Haikal Hafizd Darmawan Haris Rinaldy Gultom Hendra Adinata I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Arya Kusuma I Gede Dharma Eka Yudarsa I Gede Jiyestha Rika Putra I Gede Ketut Alit Putra Jayantara I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ngr Aditya Wikrama I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Ayu Agung Winda Utami Dewi I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Made Dharmasusila I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Nyoman Agung I Kadek Anjas Pajar Sedayu I Kadek Roy Adi Putra I Kadek Singa Sunjaya I Kadek Suryawan I Kadek Yudhi Pramadita I Ketut Hendra Winata I Ketut Markeling I Ketut Satria Wiradharma S. I Ketut Suardita I KETUT WESTRA I Komang Bagus Trypermana I Komang Cri Khrisna I Made Aditya Mantara Putra I Made Asta Arma Putra I Made Dwi Anugrah Putra I Made Eri Prastikanala Sastrawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Teguh Adinata I Made Udiana I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Wita I Putu Adi Gunawan I Putu Dika Pratama Putra I Wayan Maydy Pradana Putra Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Dyv Darmani Ida Ayu Hangganararas Dhaneswara Ida Ayu Putri Fajaryani Dewi Ida Bagus Gede Ambara Artha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Pratama Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Sony Andara Putra Ida Bagus Surya Dharma Jaya Ida Bagus Widnyana Ida Bagus Yoga Raditya Irma Anggi Pratiwi Kadek Ayu Intan Lestari Kadek Dedy Sanistya Kadek Sarna Karin Rimenda Ketut Sandhi Sudarsana Komang Adi Artawan Komang ` Tatik Triana Robed Luh Dita Yanti Made Ara Denara Asia Amasangsa Made Ari Yudia Krisna Made Ary Suta Made Pramita Arimanu Putri Melia Larassati Nathasya Fransiska Nancy Kussoy Ngakan Ketut Dunia Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Asri Mas Lestari Ni Made Dwi Julia Patria Dewi Ni Made Lalita Sri Devi Ni Made Widiya Kartika Sani Ni Nengah Nuri Sasmita NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Eva Yunita Ni Putu Intan Mahadevi Ni Putu Via Nita Ika Santi Nyoman A Martana Oktaviana Surya Putri Putu Dian Junintya Dewi Putu Dina Marta Ratna Sari Putu Krisna Indira Yasana Putri Putu Mas Anandasari Stiti Putu Novita Darmayanti Putu Rizky Sri Novita Dewi Raymond Bagus Nurchandra Rosari, Merry Ruth Gladys Sembiring Selvi Marcellia Silvia Syarafina Soraya Taufik Supastika, I Komang Susi Hertati Tambunan Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi Tri Mustika Putri Suprapto