<![CDATA[Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuksampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dalam usaha pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam arti masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahuibagaimana pengaturan peran serta masyarakat dan bentuk pelaksanaanperlindungan hukum apa yang diperoleh masyarakat dalam membantupencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi inimenggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penulisan yang diperolehpengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindakpidana korupsi, diatur dalam Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998 tentangpenyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Pasal 41 Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi, serta PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran sertamasyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasantindak pidana korupsi. Bentuk pelaksanaan Perlindungan hukum terhadapmasyarakat yang ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindakpidana korupsi oleh lembaga Kejaksaan Negeri Denpasar dan BCW denganmerahasiakan identitas dari pelapor. Sesuai dengan landasan hukum dalamUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungansaksi dan korban.]]>
Copyrights © 2015
