Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika
Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN “PERUNDUNGAN” FISIK OLEH PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR Nadia Devi Maharani; A.A Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi kepada setiap anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Perundungan” fisik adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang lebih lemah dengan maksud untuk membuat orang tersebut merasa takut dan tidak berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian. Tindakan “perundungan” fisik tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak pun dapat menjadi pelaku tindakan “perundungan” fisik. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pertanggung jawaban pelaku tindakan “perundungan” fisik yang dilakukan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan “perundungan” fisik di Indonesia belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi ketentuan yang dapat menjadi acuan yaitu Pasal 351 KUHP, Pasal 54 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku anak dibawah umur atas tindakan “perundungan” fisik dapat diajukan ke muka pengadilan dengan berlandaskan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, “Perundungan”, Anak, Di Bawah Umur
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) Ketut Adi Prasetya Atmaja; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Vagrants and beggars or often called gepeng is a classic problems that must beaddressed by the government in order to maintain public order. The one way thegovernment act is the regulation of Buleleng regency with Buleleng Local RegulationNo. 6 Year 2009 regarding Public Order containing provisions to criminalize thegepeng. Meanwhile gepeng is part of the poor people that must be protected andpreserved as they have human rights set forth in the Constitution of Republik ofIndonesia Year 1945.
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI SEBAGAI SALAH SATU HAK NARAPIDANA BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Denpasar) I Gusti Made Adika Kornia; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengenai pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan adalah hak dari semua narapidana. Remisi di tempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri Sebab remisi tidak hanya sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai hak dan kewajiban narapidana Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya maka ia berhak untuk mendapat remisi sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. Narapidana yang tercatat di dalam catatan register F maka hak untuk memperoleh remisinya akan di cabut. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 huruf (i) yang menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN I Gusti Ngurah Agung Darmasuara; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dalam lingkup rumah tanggasemakin meningkat. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkanpelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuktindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah dampak tindak kekerasan terhadapanak dalam rumah tangga? Dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindakpidana kekerasan dalam rumah tangga? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitianyuridis normatif berangkat dari terjadinya kekaburan norma dalam Pasal 26 UU No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tidak menerangkan dengan jelas mengenaiperlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga.Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa dampak tindakkekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yaitu berdampak pada kesehatan fisik dankesehatan mental anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumahtangga dengan memberikan sanksi bagi pelaku, kompensasi bagi korban, pemulihan danpengamanan diri korban berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KEROBOKAN I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana; I Ketut Rai Setiabudhi; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Drugs are substances that are beneficial to certain diseases according to therules, but if misused will be a bad impact on society. Hence the need for GuidanceSystem and appropriate Standard Operating Procedures in a correctional institution toovercome many drug cases. Within this study, using empirical normative and HistoricalApproach and The Statute Approach in order to understand and reduce bias in the caseof narcotics in the community.
MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TABANAN I Gede Cita Permana; I Ketut Rai Setiabudhi; A.A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tabanan merupakan lembaga pemasyarakatan yang mengalami beberapa kendala seperti kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas, dan juga dalam hal pembinaannya. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan dan faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat pembinaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan masih berpedoman pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disarankan agar Narapidana diberikan pembinaan yang mengkhusus untuk menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana kembali dan keadaan over kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI) Putu Trisna permana; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya preventif yang dilakukan adalah melakukan patroli cyber dan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta upaya represif dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dengan dasar hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yaitu faktor penghambat internal seperti sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas dan faktor penghambat eksternal yaitu server, virtual private network, masyarakat. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian online
PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LP KARANGASEM Agung Beliferdo; A. A. Ngurah Yusa Darmadi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A prisoner who is being throughout punisment at prison basicly during throughout of punishment has been lose of freedom to move, it mean the prisoner only conduct activity only at the prison. Form of treatment that written in the prison effort to build the prisoner, to known her/hisself so that change his/herself become better, become positive and they will not conduct criminal again and develop theirself become useful for state, religion and their family.The efforts has been got by the correctional institution to avoid criminal repetition as describe before is through build. Implementation of build for the prisoner consist of many program on the prisoner life aspect. Build program for the prisoner that given as the efforts to prevent occurance of criminal repetition.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR) Theresia Adelina; A.A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar). Dewasa ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, yang mana delik penganiayaan tersebut telah diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di Polresta Denpasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Tindak Pidana Penganiayaan.
PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI DI DENPASAR Putu Indra Arditya Putra; I Made Tjatrayasa; A.A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai Narkotika sudah menjadi masalah yang sangat memperihatinkan di Indonesia di Bali khususnya. Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu lembaga yang berwenang menangani permasalahan Narkotika dan merehabilitasi pecandu Narkotika. Diharapkan dengan dilakukannya Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dapat mengurangi permasalahan Narkotika. Pelaksanaan Rehabilitasi dan kendala serta upaya Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Pelaksanaan Rehabilitasi pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tidak mengenal umur dan golongan. Kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi adalah kurang adanya peran serta dari masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk melancarkan Rehabilitasi adalah meningkatkan sosialisasi ke masyarakat dan swiping ke tempat rawan peredaran Narkotika.
Co-Authors A. Riyan Fadhil A.A Sagung Devi Utami Jayanti AA Indah Damayanthi Agung Beliferdo Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Bambang Anom Partha Beda Awa Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas Gde Made Swardhana I Gede Cita Permana I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Made Adika Kornia I Gusti Ngurah Agung Darmasuara I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra I Gusti Ngurah Parwata I Ketut Rai Setiabudhi I Made Duwi Putra I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana Kadek Bayu Setiawan Ketut Adi Prasetya Atmaja Ketut Yoga Maradana Adinatha Komang Trisna Priyanda Krisnawan Vigarmasta Nadia Devi Maharani Nengah Antara Putra Ni Made Sutrisna Dewi Ni Nyoman Ayu Sri Utari Cahyani Ni Nyoman Ulan Yuktatma Ni Putu Agustini Ari Dewi Ni Wayan Indah Purwita Sari Putu Bagus Darma Putra Putu Indra Arditya Putra Putu Sarasita Kismadewi Putu Trisna permana Sagung Putri M. E. Purwani Sarah Dewi Kara Theresia Adelina Wayan Satria Pramana Putra