<![CDATA[Skripsi ini berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme walaupun istilah eksibisionisme belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta adanya kekaburan norma pada Pasal 44 KUHP yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jiwanya cacat dan terganggu karena penyakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia dan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak dari adanya kekaburan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.]]>
Copyrights © 2016
