Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.652
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pandecta Yustisia JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Unram Law Review Jurnal Health Sains International Journal of Social Service and Research Jurnal Interpretasi Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies Journal of Contemporary Law Studies Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Sagung Putri M. E. Purwani
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali Arsika, I Made Budi; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah; Purwani, Sagung Putri M E
Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961

Abstract

Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. 
Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali Arsika, I Made Budi; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah; Purwani, Sagung Putri M E
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5961

Abstract

Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM. This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method. 
PENGECUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK REPRODUKSI Putu Mas Ayu Cendana Wangi; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.376 KB)

Abstract

Pregnancy due to rape is not only causes physical, mental and social suffering forthe victim, but also very opposed to her reproductive rights. The problem that arisesthen is when the victim decides to have an abortion. According to the Penal Code, anyform of abortion is a crime, but The Act Number 36 Year 2009 regarding The Healthdefine exceptions abortion ban with any requirements. Therefore, this paper will discussmore about an abortion for rape victim and its relation to reproductive rights.
IMPLEMENTASI PENGATURAN REHABILITASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR Sagung Putri M. E. Purwani; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi; I Made Walesa Putra
Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p05

Abstract

Artikel ini membahas kewenangan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Denpasar dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotikaserta menganalisis implementasi aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotikaoleh BNNK Denpasar. Tulisan ini merupakan penelitian hukum yang mengkombinasikan karakteristik penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan adopsi terhadap model socio-legal researchberkaitan dengan pelaksanaan penelitian lapangan ke BNNK Denpasar dalam rangka menelusuri data, memperoleh informasi dan melakukan wawancara (interview). Artikel ini menyimpulkan bahwa BNNK memiliki kewenangan dalam penerapanrehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan sejumlah Peraturan Kepala BNN. Dalam pelaksanaan kewenangantersebut, BNNK mendapat pembinaan teknis dan supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di bidang rehabilitasi dari BNN Provinsi. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa secara garis besarnya,BNNK Denpasar telah mengimplementasikan aturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika yang dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi gratis bagi pengguna narkotika, penyediaan tempat rehabilitasi, danpemberian fasilitas transportasi bagi orang yang mengikuti program rehabilitasi di luar Bali.
VICTIMISASI KRIMINAL TERHADAP PEREMPUAN SAGUNG PUTRI M.E PURWANI
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p03

Abstract

Kejahatan tidak mungkin ada tanpa adanya pelaku dan korban. Victimologi sebagai bidang ilmu yang lebihmenyoroti korban maka victimisasi kriminal terhadap perempuan, akan lebih menyoroti perempuan sebagai korbansuatu kejahatan.Perempuan adalah mahluk yang dianggap mempunyai fisik dan psikis yang lemah sehingga selalubergantung pada orang lain, dianggap bodoh, dianggap pasti akan kalah jika berhadapan dengan kekuatan dankekuasaan karena tidak ada yang melindung.Victimisasi criminal terhadap perempuan akan lebih menyoroti perempuan sebagai korban karena korbanjuga mempunyai peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya kejahatan, baik disadari atau tidakdisadari, victimisasi criminal terhadap perempuan juga terjadi karena sikap dan prilakunya sendiri yangmelampaui batas kewajaran seperti berpenampilan terlalu vulgar, memakai perhiasan yang berlebihan dandianggap mempunyai serta didukung oleh siruasi dan kondisi pada saat kejahatan berlangsung, seperti berada ditempat yang rawan
The Enforcement of Environmental Criminal Law in Customary Law Community Sagung Putri M.E. Purwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p13

Abstract

The purpose of this paper was to examine and analyze the regulation of criminal sanctions in environmental crimes by customary law community, and analyze customary law community policies in the settlement of environmental crimes. This paper was normative research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicated that Based on all the abovementioned, it can be concluded that the regulation of Environmental Criminal Enforcement by Customary Law Community has been regulated in the provisions of environmental laws and regulations, namely Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, and Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 32 of 2015 concerning Forests. Further, there are also environmental criminal laws which are regulated in other sectoral laws relating to the environment and natural resources. Regarding the Settlement of Environmental Crimes by Customary law community, it is done through efforts to arrange Deliberations and Restorations in the balance of nature and the environment that were previously damaged and polluted by customary law community. Thus, there is a need for recognition and management of customary forests that must be carried out professionally and sustainably based on local wisdom. Hence, it is expected to be able to improve equitable welfare.
PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH PASCA PUTUSAN M.K.NO. 49/PUU-X/2012 Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Sagung Putri M.E Purwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 5 No 4 (2016)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.048 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p11

Abstract

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 30 Tahun 2014, pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri, dan kata pengawasan di dalamnya termasuk juga mengenai pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud oleh menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJN menentukan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris, serta pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris, dengan persetujuan MPD. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya Nomor 49/PUU-X/2012, menyatakan frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 UUJN, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan yuridis nya adalah: Apa saja wewenang MPD pasca putusan MK No. 49/PUU-X/2012 ? dan Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh MPD? Dengan jenis penelitian hukum normatif permasalahan tersebut terjawab, bahwa Tugas dan wewenang MPD pasca Putusan MK. No. 49/PUU-X/2012 hanya untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau jika dipandang perlu, serta melakukan pemeriksaan notaris jika ada pengaduan dari masyarakat. Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana Pasal 66 UUJN, berdasarkan No. 2 Tahun 2014 sebagai UU Perubahan atas UUJN dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai mekanisme pemeriksaan Notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, UU Per UUJN No 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Notaris; dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. The Law on Position of Notary (UUJN) No 30 Year 2014, the supervision of a notary is conducted by the Minister, and the supervisory word in it also includes the guidance. To carry out the duties referred to by the minister, in this case the Minister of Justice and Human Rights established the Supervisory Board of Notary, which is an agency having the authority and obligation to conduct supervision and guidance on the notary. Article 66 Paragraph (1) UUJN determines: For the purposes of the judicial process, investigators, prosecutors, taking photocopies of minas deeds and / or letters embedded in minority deed or notary protocols, and notarial notes to be present in the examination relating to the deeds they make , Or notary protocol, with the approval of the MPD. The Constitutional Court in its decision No. 49 / PUU-X / 2012 states that the phrase "with the approval of the Regional Supervisory Board" in Article 66 UUJN, is contradictory to the 1945 Constitution and has no legal force. The juridical issue is: What are the powers of the MPD after the Constitutional Court's decision No. 49 / PUU-X / 2012? And What is the mechanism of notary examination by MPD? With this type of normative legal research the problem is answered, that the task and authority of the MPD after the Constitutional Court Decision. No. 49 / PUU-X / 2012 only to conduct periodic and / or deemed necessary inspections and to conduct a notary examination if there is a complaint from the public. Duties and authorities of a notary as referred to in Article 66 UUJN, based on No. 2 of 2014 as Law on Amendment of UUJN is conducted by the Honorary Board of Notary. Regarding the mechanism of inspection of a Notary must be done in accordance with UUJN Number 30 Year 2004, UU Per UUJN No 2 Year 2014, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004 About Procedures for Member Appointment, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedure of Notary Inspection; And Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 of 2004 on Guidelines for the Implementation of Duties of the Notary Supervisory Board.
Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Pemerkosaan dari Sorotan Media Massa Ni Desak Gede Sekar Widhiasih; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk memahami implementasi daripada pengaturan tentang perlindungan hukum bagi anak di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dari sorotan pemberitaan media massa. Adapun penggunaan daripada metode penulisan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum bagi anak di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Perlindungan khusus yang diberikan bagi anak yang menjadi korban tindak pemerkosaan itu benar-benar berhubungan dengan pemberian perlindungan jadi diri atau identitas si anak dari sorotan media massa. Upaya yang bisa diusahakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban dari tindak pidana pemerkosaan adalah dengan memberikan rehabilitasi, pemberian perlindungan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan dan keamanan, dan pemberian aksesibilitas untuk mengetahui perkembangan perkara bagi anak. Kata Kunci: Anak, Media Massa, Perlindungan Korban, Tindak Pidana Pemerkosaan. ABSTRACT The writing of this journal article aims to understand the implementation rather than regulation of legal protection for children in Indonesia and government policies in providing protection for children as victims of the crime of rape from the spotlight of mass media coverage. The use of the writing method in this paper is a type of normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that the regulation of legal protection for children in Indonesia can be seen in Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection which regulates the special protection given to children who are victims of rape. identity of the child from the spotlight of the mass media. Efforts that can be made by the government to provide legal protection to child victims of the crime of rape are by providing rehabilitation, providing protection to avoid labeling, providing safety and security guarantees, and providing accessibility to find out the development of cases for children. Key Words: Children, Mass Media, Rape, Victim Protection.
Judicial Pardon in Update of the Criminal System Against Middle Crimes Sagung Putri M.E. Purwani; Putu Mery Lusyana Dewi
Yustisia Jurnal Hukum Vol 10, No 3: December 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v10i3.55347

Abstract

Judicial pardon is a concept of punishment in which a defendant is proven guilty but is not sentenced by judges. It is not explicitly regulated in the Criminal Code in Indonesia. Therefore, it is important to examine the concept, specifically in the event of the renewal of criminal law toward minor offenses. This research aimed to determine the concept of judicial pardon in reforming the criminal system for minor offenses and its ideal setting in the future. This normative legal research was conducted with a  statutory,  a  concept,  a  comparative,  and  a  case  approach. The results indicated that the concept of judicial pardon in the renewal of the criminal system could be an alternative judges’ decision on minor offenses. Philosophically, it is under the values of the 1945 Constitution of Indonesia, and sociologically, it is a response to many public criticisms of law enforcement against a minor criminal offense that is considered unfair. Juridically, the rationale or basis for this concept can be found in the Law on Judicial Power, where judges are obliged to dig, follow, and understand the legal values and the sense of justice in society. The ideal judicial pardon arrangement in Indonesian criminal law should be considered with several provisions regarding crime severity limitation and further provisions after being granted a pardon.
KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Sagung Dinda Surya Paramitha; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait bagaimana hubungan keadilan restoratif terhadap adanya pembatasan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dapat mngetahui dan menganalisis bagaimana pembatasan diversi yang terdapat dalam UUSPPA terhadap seorang anak yang melakukan RecidiveKeadilan merupakan hak dari semua orang baik anak ataupun orang dewasa. Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua anak itu memiliki hak atas keadilan serta perlindungan hukum selama tumbuh kembangnya yang diharapkan mampu menjauhkan mereka dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bisa saja terjadi di lingkungan sekitarnya. Seorang anak ia sebuah harta yang tak ternilai bagi keluarga, masyarakat dan negara. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut juga sebagai UUSPPA menerapkan teori keadilam restoratif dengan upaya diversi. Diversi dan Keadilan Restoratif sudah diatur dalam UUSPPA yang lebih menekankan kepada titik perdamaian dibandingkan proses hukum secara formal untuk mencegah anak dari hukuman penjara secara khusus dan juga meningkatkan sikap sosial masyarakat terhadap tindak pidana anak. Kata Kunci : Anak, Keadilan Restoratif, Diversi ABSTRACT Writing this journal has the aim to understand more deeply related to how the relationship of restorative justice to the existence of diversion restrictions in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to be able to know and analyze how the diversion restrictions contained in UUSPPA against a child who commits Recidive Justice are rights of all people whether children or adults. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that all children have the right to justice and legal protection during their development which is expected to keep them away from acts of violence and discrimination that could occur in their surroundings. A child is an invaluable treasure for the family, society and country. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System or what is also known as UUSPPA applies the theory of restorative justice with diversion efforts. Diversion and Restorative Justice have been regulated in the UUSPPA which places more emphasis on the point of peace than the formal legal process to specifically prevent children from being imprisoned and also to improve social attitudes towards juvenile crimes. Keywords : child, Restorative Justice, Diversion
Co-Authors A A Sagung Cahaya Dewi Savitri Anak Agung Ayu Anaya Widya Sukma Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Anak Agung Sinta Paramisuari Anggun Kharisma Dewi Bagus Gede Brahma Putra Darwin Jeremia Sitinjak Desak Putu Dewi Kasih Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Dwipayana Putra, Kadek Angga Eriska Kurniati Sitio GDE MADE SWARDANA Gde Made Swardhana Hariyawan, Agus Sukma I Dewa Ayu Diah Anjani I G A Ayu Dewi Satyawati I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Made Adika Kornia I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara I Kadek Niko Suardi I Ketut Rai Setiabudhi I Made Budi Arsika I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nengah Maliarta I Nyoman Agus Adi Priantara I Nyoman Suyatna I Putu Gede Putra Sentana I Wayan Parsa Ida Bagus Miswadanta Pradaksa Ida Bagus Surya Dharma Jaya Juniati, Ni Ketut Kadek Ayu Trisnawati Kadek Novita Dwi Irianti Kadek Setia Budiawan Kadek Velantika Adi Putra Kadek Yogi Barhaspati Linawati Luh Amelia Savitri Luh Putu Divani Anggarani Mulyawan Made Sisca Anggreni Manuaba, Fajar N Wahyu Triashari Ni Desak Gede Sekar Widhiasih Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Ayu Wistiani Ni Kadek Dwi Oktiapiani Ni Kadek Eniantari Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi Ni Made Sutrisna Dewi Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Resha Arundari Ni Putu Tya Suindrayani Ni Putu Yulita Damar Putri Nyoman Kinandara Anggarita Putu Ayu Gayatri Putu Eka Oktaviani Putu Mas Ayu Cendana Wangi Putu Mery Lusyana Dewi Putu Mita Apsari Dewi Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi Putu Ria Purnami Putu Trisna permana Radha Rani, Ni Made Dwi Rainer S.C. Sinaga Resae Novita Resta, Ngurah Wahyu Restiana, Adevia Ayu Robertus Dicky Armando Rohmatul Hajiriah Nurhayati Sagung Dinda Surya Paramitha Seri Karna, Kadek Yoga Maheswara Sutrisnawati, Gusti Ayu Eka Yosef Faizal Frans Yutika Tri Bhuana Dewi