<![CDATA[banyak pihak karena mengandung isu-isu krusial yang menjadi perdebatan. Yang dipersoalkan dalam undang-undang tersebut adalah tentang Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Pemilu Terbuka, Dapil Magnitude, dan Metode Konversi Suara Saint Lague Murni. Meskipun kelima isu krusial itu menuai pro dan kontra dari kalangan banyak pihak akan tetapi setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres itu disahkan, pihak yang berkeberatan harus menerima terbitnya produk undang-undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi rujukan atau pedoman bagi penyelenggara Pemihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (library research) yang berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Kajian tentang isu krusial yang menjadi perdebatan banyak pihak diuraikan melalui deskripsi tentang proses pembentukan sebuah perundang-undangn, butir-butir penting dalam isu krusial dan diakhiri dengan analisis komprehensif tentang permasalahan yang dikaji dalam perpektif demokrasi Indonesia. Kata Kunci: Isu-Isu, Undang-Undang, dan Pemilu.]]>
Copyrights © 2019
