<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi dari tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang lebih tinggi di atas angka pengangguran nasional yang sebesar 5 Persen didominasi oleh angkatan kerja lokal. Kondisi tersebut berkontradiktif dengan citra Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ihwal tersebut berdampak dari masifnya arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang, dan diperparah dengan rekrutmen yang diskiminatif terhadap angkata kerja lokal Kabupaten Karawang. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis capaian saat ini dari collaborative governance pemerintah Kabupaten Karawang bersama APINDO, KADIN, dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) yang berfokus terhadap Intermediate Outcomes. Hasil penelitian menunjukkan capaian kolaborasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dalam bentuk pemagangan belum dapat memangkas tingginya angka pengangguran, memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memberi kepastian jaminan bagi tenaga kerja dengan pendapatan yang rendah di bawah upah minimum kabupaten (UMK), lemahnya daya tawar pekerja, dan rawan pelanggaran dalam praktiknya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Collaborative Govenance, Tenaga Kerja. ]]>
Copyrights © 2020
