KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP LOKALISASI KOMPLEK VILLA KAPLING KECAMATAN TEBING

Hafzana Bedasari (Universitas Karimun)
Tirta Gandari (Universitas Karimun)

JURNAL KEMUNTING
Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020

Pelaksanaan kebijakan publik haruslah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditentukan.. Sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan isi kebijakan yang telah ada. Penelitian ini menyangkut dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan. Didaerah Kabupaten Karimun tempat-tempat Prostitusi banyak ditemukan, seolah-olah mereka bebeas untuk mendirikan lokalisasi prostitusi, bahkan tempat ini sangat mudah dijangkau, dan dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Terdapat salah satu lokalisasi prostitusi yang sudah tidak asing lagi oleh masyarakat yaitu berlokasi di Kecamatan Karimun, tepatnya di Komplek Villa, Kapling. Para Pekerja Seks Komersial yang berada di Komplek Villa bukan hanya berasal dari Karimun Saja. Walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, tetapi tempat ini masih beroperasi hingga saat ini. Dan semakin banyakanya para PSK yang berdatangan dari luar daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendal dalam pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980: 10-11) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Diantara fakto-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Dalam penelitian ini yang merupakan sampel yaitu Dinas Sosial, Pol PP, Kapolres, dan para PSK yang ada di Komplek Villa Kapling. Sampel sebanyak 78 orang. 72 orang sebagai responden dan 6 orang sebagai informan. Hasil dari penelitian ini yaitu memuaskan dengan nilai 2.227.