JURNAL KEMUNTING
Jurnal Kemunting ini disediakan sebagai wadah publikasi hasil penelitian-penelitan dari Mahasiswa, Guru dan Dosen untuk memenuhi salah satu unsur Tridarma Perguruan Tinggi. Adapun yang menjadi fokus publikasi Jurnal Kemunting ini adalah Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Politik, Ekologi Administrasi Negara, Kepemimpinan, Hukum, Manajemen, Organisasi dll
Articles
57 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP LOKALISASI KOMPLEK VILLA KAPLING KECAMATAN TEBING ]]>
<![CDATA[Hafzana Bedasari]]>;
<![CDATA[Tirta Gandari]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.0506/jkg.v1i1.27
<![CDATA[Pelaksanaan kebijakan publik haruslah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditentukan.. Sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan isi kebijakan yang telah ada. Penelitian ini menyangkut dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan. Didaerah Kabupaten Karimun tempat-tempat Prostitusi banyak ditemukan, seolah-olah mereka bebeas untuk mendirikan lokalisasi prostitusi, bahkan tempat ini sangat mudah dijangkau, dan dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Terdapat salah satu lokalisasi prostitusi yang sudah tidak asing lagi oleh masyarakat yaitu berlokasi di Kecamatan Karimun, tepatnya di Komplek Villa, Kapling. Para Pekerja Seks Komersial yang berada di Komplek Villa bukan hanya berasal dari Karimun Saja. Walaupun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, tetapi tempat ini masih beroperasi hingga saat ini. Dan semakin banyakanya para PSK yang berdatangan dari luar daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendal dalam pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan. Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980: 10-11) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Diantara fakto-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Dalam penelitian ini yang merupakan sampel yaitu Dinas Sosial, Pol PP, Kapolres, dan para PSK yang ada di Komplek Villa Kapling. Sampel sebanyak 78 orang. 72 orang sebagai responden dan 6 orang sebagai informan. Hasil dari penelitian ini yaitu memuaskan dengan nilai 2.227.]]>
<![CDATA[Model Pembangunan Desa Wisata dalam Perspektif Good Governance (study pada desa wisata di desa Pongkar) ]]>
<![CDATA[Deska Zulkarnain]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.0506/jkg.v1i1.28
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau naturalistic karena dilakukan pada kondisi yang alamiah dan nyata. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa metode pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringgulasi (gabungan ),analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada hasil penelitian yang didapat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dari studi Penerapan Good Govenance dalam Pengelolaan Desa wisata di Desa Pongkar, pemerintah belum mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Desa Pongkar. Sehingga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan yang ada di Desa Pongkar yang disebut dengan Desa wisata Desa Pongkar. Dan menyebabkan terjadi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan kepariwisataan dengan minimnya peran pemerintah dalam memenuhinya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan good govenance dalam pengelolaan Desa wisata Desa Pongkar. Penyebab pertama ialah belum optomalnya hubungan antara ketiga komponen penting dalam good governance yakni masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiga komponen tersebut belum mampu bersinergi bersama dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada di Desa Pongkar. Penyebab yang kedua ialah berasal dari dalam pemerintahan itu sendiri, karena belum menerapkan budaya pemerintahan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip good govenance. Selain itu Pemerintah Kabupaten Karimun dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih lemah dalam merespon dan atau menanggapi kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang di masyarakat dan saling salah menyalahkan antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Karimun dan antar setiap lembaga pemerintah.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Rolly Sambuardi]]>;
<![CDATA[Arifin]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.0506/jkg.v1i1.29
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014. Adapun pokok permasalahan dalam Penelitian ini ini antara lain. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pemilu presiden tahun 2014? Dan apakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014. Hasil penelitian menggambarkan Peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 yaitu (1). Melakukan sosialisasi kemasyarakat (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4). Program Relawan Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling. Selain Peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 sebagai berikut: faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir masyarakat, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala pada saat melakukan sosialisasi.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufiq Razali]]>;
<![CDATA[Marita Dwi Putri]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.0506/jkg.v1i1.30
<![CDATA[Evaluasi merupakan penilaian kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara induktif. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian telah dikemukakan melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini Aspek kegiatan yang diteliti adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sungai Asam umumnya Keluarga Penerima Manfaat menyatakan baik. 2. Indikator-indikator evaluasi yang harus diperhatikan untuk menningkatkan hasil dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian mengatakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemisikinan di Desa Sungai Asam tahun 2018 dinilai dari beberapa indikator evaluasi secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dilihat dari respon keluarga miskin sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGATASI BANJIR DIKELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN ( Studi Kasus diwilayah RT 002 RW 003 ) ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufiq Razali]]>;
<![CDATA[Dewy Susanty]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.0506/jkg.v1i1.31
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengatasi banjir di Kelurahan Sungai Lakam Timur. Penelitian ini dilakukan di RT 002 RW 003 dari jumlah keseluruhan masyarakat adalah 189 KK, Penulis memutuskan mengambil untuk dijadikan sampel sebanyak 40 KK dengan 8 butir pertanyaan dan melakukan penyebaran angket untuk melakukan wawancara kemasyarakat yang berada di RT 002 RW 003, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengatasi banjir di Kelurahan Sungai Lakam Timur RT 002 RW 003 yaitu kurangnya kesadaran antara anggota maupun kelompok untuk membersihkan lingkungan sekitar dan tidak adanya tindakan dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan sosial tentang bencana, serta tidak adanya perubahan dari waktu ke waktu.]]>
<![CDATA[Kebijakan Sekuritisasi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2012 ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufiq Razali]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.0506/jkg.v1i1.32
<![CDATA[Penelitian ini merupakan kajian politik dan keamanan yang menganalisis mengenai aspek sekuritisasi Indonesia dalam upaya menangani kasus human trafficking di kawasan Asia Tenggara tahun 2010-2012. Perkembangan kasus human traficking di Kawasan Asia Tenggara terus meningkat dan saat ini lebih dari 200.000 orang menjadi korban dari kasus human traficking. Perkembangan human trafficking di kawasan Asia Tenggara juga berdampak pada Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah termasuk karegori negara tier 2 baik sebagai negara pengirim, transit dan tujuan dari perdagangan manusia. Sehingga harus ada kebijakan dari Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi meningkatnya kasus human trafficking di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data penelitian dari beberapa buku-buku, jurnal, media massa, website dan protokol Palermo. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan sekuritasi pemerintah Indonesia dalam upaya menangani human trafficking di kawasan Asia Tenggara adalah dengan membentuk Satuan Tugas khusus menangangi perdagangan manusia dan melakukan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menanggulangi kasus human traficking di Kawasan Asia Tenggara. Beberapa bentuk kebijakan Indonesia adalah sebagai berikut: Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Indonesia merativikasi perjanjian internasional anti human trafficking, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama anti human traficking dengan negara ASEAN dan Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan International Labour Organization dalam mengantisipasi kasus human trafficking di Indonesia.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN KARIMUN ( STUDI PEMBENTUKAN PERDA PERIODE 2018 ) ]]>
<![CDATA[Azmi Azmi]]>;
<![CDATA[M. Kurniawan M. Kurniawan]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018. Masalah penelitian ini antara lain, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang membuat rancangan Perda, keterbatasan tenaga teknik penyusunan Perda. kurang lengkapnya berkas-berkas dalam penyusunan Perda. Penelitian ini merupakan penelitian metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yang dapat memberikan deskripsi lengkap mengenai hasil dari penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Karimun periode 2014-2019, dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan legislasi DPRD Kabupaten Karimun. Berhubung banyaknya jumlah populasi, maka dijadikan sebuah sampel penelitian yakni 30 orang anggota DPRD Karimun.Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun Periode 2014 – 2019 dalam proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota di Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dengan langkah-langkah, yaitu: Perencanaan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pengesahan dan Penetapan, Pengudangan. Hambatan yang dihadapi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan legal drafting pada proses penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota yaitu: Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam perancangan peraturan daerah, Pemahaman teknik menyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang masih lemah, Perda tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik.]]>
<![CDATA[PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA: PEMIMPIN DAN WAKIL RAKYAT YANG IDEAL ]]>
<![CDATA[Rendi Prayuda]]>;
<![CDATA[Khairul Rahman]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.0506/jkg.v1i2.134
<![CDATA[Pemilihan umum pada subtansinya adalah merupakan wadah untuk mendapatkan seseorang pemimpin dan wakil rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Kehadiaran seorang pemimpin dan wakil rakyat dari proses pemilihan umum diharapkan mampu mengisi dan memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pemilihan umum baik di tingkat pusat dan daerah tidak bisa dipungkiri telah menjadi faktor penghambat dalam menciptkan kepemimpinaan dan wakil rakyat yang dicita-citakan. Masyaraka Indonesia belum sesungguhnya berada pada subtasi pemilu dalam rangka melahirkan kepemimpinan dan perwakilan yang ideal dan bermartabat. Jika situasi ini terus berlangsung maka kegagalan dalam pembangunan atau kemunduran suatu negara yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bisa saja terjadi. Penyelenggaraan pemilihan umum semestinya menjadi tolak ukur perubahan pembangunan disegala bidang. Oleh karena itu ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni, penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat pemilih. Keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemilihan umum untuk mencitpkan pemimpin dan wakil rakyat yang ideal.]]>
<![CDATA[NILAI STRATEGIS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA INTERNASIONAL DI KAWASAN PERBATASAN ]]>
<![CDATA[Hafzana Bedasari]]>;
<![CDATA[Rendi Prayuda]]>;
<![CDATA[Andrean Dwi Saputra]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang pengembangan pariwisata yang ada di kabupaten Anambas. Pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas masuk dalam kawasan strategis pariwisata internasional, hal itu tidak terlepas dari potensi wisata bahari Kabupaten Anambas yang ekslusif. Pengembangan pariwisata Kabupaten Anambas merupakan kelanjutan dari program kerja yang dibuat oleh presiden Jokowi, dalam salah satu program kerjanya dijelaskan pentingnya pengembangan wilayah perbatasan. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Anambas sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Anambas. Dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Anambas perbaikan infrastruktur pun dilakukan, diantaranya dengan dibangunnya Bandar udara Letung sebagai gerbang masuknya wisatawan asing. Teori yang digunakan adalah teori pariwisata kebudayaan dan strategi pengembangan wilayah perbatasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau literatur. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan infrastruktur diberbagai bidang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Anambas, perbaikan yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur bandara, kantor imigrasi, transportasi menuju objek wisata, dan penyedian pemandu wisata. Selain itu perlunya promosi yang lebih guna menarik hati wisatawan, misalnya dengan bekerjasama dengan Artis Ibukota sebagai Brand Ambasador]]>
<![CDATA[POLITIK MUTASI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ]]>
<![CDATA[Eko P Purnomo]]>;
<![CDATA[Zaili Rusli]]>;
<![CDATA[Muchid]]>
<![CDATA[ KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu dinamika manajemen kepegawaian pada pemerintah, pemerintah daerah yang menimbulkan fenomena professional maupun politis. Tujuan penelitian ini untuk mendesksripsikan politik mutasi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah. Metode penelitian mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan analisis data kualitatif mengunakan model spradley. Hasil penelitian menunjukkan masih terjadi politisasi mutasi jabatan karena adanya faktor profesional masih lemah, regulasi masih ada celah, mekanisme hanya ceremonial, kekuatan sumber daya dalam menggerakkan organisasi untuk kepentingan politik. Selain itu juga ada faktor administrasi dan faktor psikologis yang masing-masing faktor ini berdampak pada individu pegawai baik secara karir maupun psikologis berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pegawai terutama jenjang karir dan kompetensi jabatan serta dampak organisasional dengan tidak berfungsinya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan oleh penelitian tentang politisasi birokrasi dan kepegewaian pemerintah daerah. Kata penutup peneliti dalam penelitian masih terjadi politisasi birokrasi oleh pihak yang berkuasa sehingga mengurangi prinsip-prinsip kepegawaian secara praktis dan teoritis.]]>
