<![CDATA[Penelitian ini merupakan kajian politik dan keamanan yang menganalisis mengenai aspek sekuritisasi Indonesia dalam upaya menangani kasus human trafficking di kawasan Asia Tenggara tahun 2010-2012. Perkembangan kasus human traficking di Kawasan Asia Tenggara terus meningkat dan saat ini lebih dari 200.000 orang menjadi korban dari kasus human traficking. Perkembangan human trafficking di kawasan Asia Tenggara juga berdampak pada Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah termasuk karegori negara tier 2 baik sebagai negara pengirim, transit dan tujuan dari perdagangan manusia. Sehingga harus ada kebijakan dari Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi meningkatnya kasus human trafficking di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data penelitian dari beberapa buku-buku, jurnal, media massa, website dan protokol Palermo. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan sekuritasi pemerintah Indonesia dalam upaya menangani human trafficking di kawasan Asia Tenggara adalah dengan membentuk Satuan Tugas khusus menangangi perdagangan manusia dan melakukan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menanggulangi kasus human traficking di Kawasan Asia Tenggara. Beberapa bentuk kebijakan Indonesia adalah sebagai berikut: Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Indonesia merativikasi perjanjian internasional anti human trafficking, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama anti human traficking dengan negara ASEAN dan Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan International Labour Organization dalam mengantisipasi kasus human trafficking di Indonesia.]]>
Copyrights © 2020
