Garuda - Garba Rujukan Digital

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 Muhammad Taufiq Razali; Marita Dwi Putri
KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v1i1.30

Evaluasi merupakan penilaian kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara induktif. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian telah dikemukakan melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini Aspek kegiatan yang diteliti adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 30 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di Desa Sungai Asam umumnya Keluarga Penerima Manfaat menyatakan baik. 2. Indikator-indikator evaluasi yang harus diperhatikan untuk menningkatkan hasil dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian mengatakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemisikinan di Desa Sungai Asam tahun 2018 dinilai dari beberapa indikator evaluasi secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dilihat dari respon keluarga miskin sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGATASI BANJIR DIKELURAHAN SUNGAI LAKAM TIMUR KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN ( Studi Kasus diwilayah RT 002 RW 003 ) Muhammad Taufiq Razali; Dewy Susanty
KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v1i1.31

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengatasi banjir di Kelurahan Sungai Lakam Timur. Penelitian ini dilakukan di RT 002 RW 003 dari jumlah keseluruhan masyarakat adalah 189 KK, Penulis memutuskan mengambil untuk dijadikan sampel sebanyak 40 KK dengan 8 butir pertanyaan dan melakukan penyebaran angket untuk melakukan wawancara kemasyarakat yang berada di RT 002 RW 003, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengatasi banjir di Kelurahan Sungai Lakam Timur RT 002 RW 003 yaitu kurangnya kesadaran antara anggota maupun kelompok untuk membersihkan lingkungan sekitar dan tidak adanya tindakan dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan sosial tentang bencana, serta tidak adanya perubahan dari waktu ke waktu.

Kebijakan Sekuritisasi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2012 Muhammad Taufiq Razali
KEMUNTING Vol 1 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v1i1.32

Penelitian ini merupakan kajian politik dan keamanan yang menganalisis mengenai aspek sekuritisasi Indonesia dalam upaya menangani kasus human trafficking di kawasan Asia Tenggara tahun 2010-2012. Perkembangan kasus human traficking di Kawasan Asia Tenggara terus meningkat dan saat ini lebih dari 200.000 orang menjadi korban dari kasus human traficking. Perkembangan human trafficking di kawasan Asia Tenggara juga berdampak pada Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah termasuk karegori negara tier 2 baik sebagai negara pengirim, transit dan tujuan dari perdagangan manusia. Sehingga harus ada kebijakan dari Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi meningkatnya kasus human trafficking di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data penelitian dari beberapa buku-buku, jurnal, media massa, website dan protokol Palermo. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan sekuritasi pemerintah Indonesia dalam upaya menangani human trafficking di kawasan Asia Tenggara adalah dengan membentuk Satuan Tugas khusus menangangi perdagangan manusia dan melakukan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menanggulangi kasus human traficking di Kawasan Asia Tenggara. Beberapa bentuk kebijakan Indonesia adalah sebagai berikut: Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Indonesia merativikasi perjanjian internasional anti human trafficking, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama anti human traficking dengan negara ASEAN dan Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan International Labour Organization dalam mengantisipasi kasus human trafficking di Indonesia.

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3KILOGRAM BAGI RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KABUPATEN KARIMUN Rolly Sambuardi; Deska Zurkarnain; Muhammad Taufiq Razali
KEMUNTING Vol 1 No 2 (2020): JULI
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi dari penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat.Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dan observasi. Lokasi penelitian di Kelurahan Sungai Lakam Barat. Dalam melihat bagaimana implementasi peraturan presiden nomor 104 tahun 2007 yang dilaksanakan, peneliti menggunakan teori-teori yang dikembangkan oleh George C Edward III. Dalam penelitian implementasi yang akan dilihat adalah pada aspek penyediaan dan pendistribusian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas Lpg 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat sudah berjalan cukup baik.. Penelitian ini melihat Implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variable. Dimana empat variable kebijakan terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun telah berjalan cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan atau hambatan dalam proses pengimplementasian.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS DI PASAR MERAL KABUPATEN KARIMUN) Muhammad Taufiq Razali
KEMUNTING Vol 2 No 02 (2021): JULI 2021
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v2i02.376

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan pasar tradisional di Kabupaten Karimun memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dalam melakukan perlindungan pasar tradisional dan penataan pasar untuk mengetahui upaya dalam melakukan pemberdayaan pedagang tradisional dan mengetahui pelaksana kebijakan dalam melakukan perlindungan terhadap pasar tradisional dan penataan pasar. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif kualitatif dengan. Sumber data yang didapatkan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik untuk mengumpulkan data nanti dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Penataan pasar tradisional di Pasar Meral Kabupaten Karimun merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melakukaan penataan pasar tradisional, akan tetapi pada kenyataannya dalam proses pengimplementasian kebijakannya tidak sesuai dimana masih terdapat pasar-pasar tradisional yang belum tertata dengan baik. Penataan pasar Tradisional belum terlaksana dengan baik dikarenakan sumberdaya manusia yaitu pedagang tradisional yang masih sulit untuk ditata,hal tersebut dikarenakan tidak adanya program-program pemberdayaan untuk pedagang Tradisional untuk meningkatkan kualitas penataan pasar Tradisional

KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) BERBASIS KARAKTER DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN ( Studi Wilayah Lingkungan Parit Benut II Kelurahan Parit Benut ) Muhammad Taufiq Razali; Kurniawati
KEMUNTING Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v3i1.504

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin. Padahal semestinya pemimpin merupakan sosok yang menjadi teladan panutan bagi yang dipimpinnya. Beberapa tipe kepemimpinan secara umum adalah otokratik, kharismatik,laisser faire, demokratik, untuk melakukan perbaikan-perbaikan mutu. Tetapi kalau setiap kali dan dalam setiap hal harus memberi perintah atau pengarahan, akan menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan pekerjaan dengan baik itu harus dengan perintah pimpinan, dan kalau tidak ada perintah pimpinan tidak dilakukan pekerjaan dengan baik, maka perbaikan mutu kinerja yang terus menerus akan sulit diwujudkan. Seorang pemimpin memotivasi pengikut melalui gaya kepemimpinan yang berbasis Kearifan Lokal Indonesia yaitu gaya kepemimpinnan berbasis karakter dalam mewujudkan ini diperlukan saat ini gaya manajemen kepemimpinan yang mengintegrasikan 18 nilai-nilai charakter building ke dalam gaya kepimpinan pengelolaan PT sehinggga tercapai visi dan misi dari Perguruan Tinggi

STRATEGI DINAS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING (STUDI KASUS DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN) Hafzana Bedasari; Frinda Novita; Azmi; Muhammad Taufiq Razali; Irna Shafira Landa Wana
KEMUNTING Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v3i2.650

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun bahwa masih adanya penderita stunting di Desa Pongkar. Dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar berjalan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting (Studi kasus di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 1984 (Sugiyono,2017). Penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh David (2015) mengenai perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun belum berhasil menurunkan angka stunting di Desa Pongkar dari 2,76% tahun 2019, menjadi 7,6% tahun 2020, dan mengalami kenaikan 12,8% tahun 2021. Pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting di Desa Pongkar belum berjalan dengan maksimal yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait stunting, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya keahlian, wawasan, dan SDM yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang membidangi dalam pencegahan dan penanganan stunting, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, ketidaktahuan masyarakat umum akan program pencegahan dan penanganan stunting tersebut.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search