<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan hubungan Orang Laut di Kepulauan Riau dengan pembangunan infrastruktur dalam program pemukiman suku-suku terasing oleh pemerintah Orde Baru. Melalui perspektif governmentality, kita dapat melakukan refleksi historis dan etnografis. Pada satu pihak, ketersediaan permukiman adalah ihwal bagaimana pemerintah mewujudkan angan-angan kemajuan suatu bangsa di segala lini kehidupan warganya. Pada pihak lain, hal ini memantik sederet persoalan sosial dan kultural dalam kehidupan Orang Laut sebagai komunitas pengembara laut. Dengan adanya program pemukiman, Orang Laut justru terjerumus ke dalam kondisi kemiskinan, ketergantungan, kerentanan, dan ketersingkiran. Sejumlah konsekuensi negatif inilah yang disebut sebagai kekerasan infrastruktur (infrastructural violence). Akar dari sejumlah konsekuensi negatif tersebut terletak pada kekeliruan pemahaman pemerintah mengenai kebudayaan masyarakat berbasis laut yang amat bias dengan perspektif masyarakat berbasis darat. Kebijakan yang dilahirkan untuk menangani masalah-masalah masyarakat kelautan pun pada akhirnya meleset.Kata kunci: Orang Laut, governmentality, program pemukiman, infrastruktur, kekerasan, budaya kelautan.]]>
Copyrights © 2015
