<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan mengenai pembentukan badan usaha milik desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak bisa berjalan secara maksimal dimana banyak desa-desa yang belum memiliki badan usaha milik desa. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk badan usaha milik desa bersama (BUMADes). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi program BUMADes di Kabupaten Banyumas. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab masalah implementasi program BUMADes. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja implementasi BUMADes di Kabupaten Banyumas secara umum belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukan dengan beberapa aspek. Pertama, belum sepenuhnya masyarakat dan pemerintah memiliki kesamaan pemahaman mengenai implementasi BUMADes. Kedua, kesamaan visi dan misi kedua belah pihak lebih mengarah pada upaya pemberdayaan, sehingga BUMADes implementasi program badan usaha milik desa bersama belum sepenuhnya menjadi unit bisnis yang berorientasi pada profit (commercial institution). Realitasnya, BUMADes lebih mengarah pada unit sosial yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat (social institution).]]>
Copyrights © 2018
