UPAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Koentjoro, Wuryanti

PRESTASI
Vol 8, No 2 (2011): Desember Prestasi

Artikel ini menulis tentang masalah upah yang sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas,tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara. Disamping itu, ketidak adilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan. Ada perbedaan pendapat yang besar seberapa upah yang harus diterima atau bagaimana upah ditetapkan? Sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan ketentuan Produktivitas Marginal. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Mengingat posisinya yang lemah sebagai pekerja, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja; dan juga benar tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Pada masa Rasulullah saw dan pemerintahan khalifah setelah beliau, terdapat perbedaan dalam upah para pegawai pemerintahan tapi tetap imbang dan masih dalam batas-batas yang wajar. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Dengan demikian, perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah saw demi kemakmuran dan kemajuan negara dan untuk menentukan upah minimum dengan berdasarkan pada prinsip “hak mata pencaharian” bagi setiap pekerja.