Melingkupi Pluralitas, Merengkuh Imparsialitas

Arif Susanto

Respons: Jurnal Etika Sosial
Vol 16 No 02 (2011): Respons: Jurnal Etika Sosial

Jika demokrasi dipahami sebagai pemerintahan yang didasarkan pada persetujuan publik yang diperoleh melalui diskusi, maka penalaran publik tidak mungkin dikesampingkan begitu saja sebagai suatu hal esensial. Amartya Sen melihat bahwa penalaran publik dalam suatu ‘imparsialitas terbuka’ adalah jalan keluar bagi dilemma antara kebutuhan akan demokrasi yang efektif dan perlindungan bagi kebebasan dan pluralitas. Persetujuan publik adalah mungkin kendati imparsialitas nalar sendiri bisa saja beragam; dan hal itu dimungkinkan sejauh kebebasan, kesetaraan, dan penerimaan melandasi operasionalisasi suatu penalaran publik mengenai persoalanpersoalan esensial di dalam masyarakat politik.