Indonesian Journal of Legality of Law
Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020

ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PRODUK HALAL PADA RESTORAN DI KOTA MAKASSAR

Nurlela Nurlela (Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa)
Andi Muhammad Arfah Pattenreng (Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa)
Abd. Hamid Haris (Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa)



Article Info

Publish Date
05 Jan 2021

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi  penelitian khususnya pada kantor LPPOM MUI, dan di beberapa Restoran. Metode yang penulis gunakan adalah peneliian kualitataif dengan tujuan untuk menguji pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dengan lokasi  penelitian khususnya pada kantor LPPOM MUI, dan di beberapa Restoran Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pelaksanaan pemenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada restoran di Kota Makassar telah dilaksanakan namun, belum efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi ketidakterpenuhan hak konsumen atas informasi produk halal pada Restoran di Kota Makassar adalah, Pemerintah dalam hal ini Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak bisa melaksanakan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal di Kota Makassar mengingat lembaga ini hanya ada di Pusat, tidak ada di daerah Kabupaten/Kota, Restoran/pelaku usaha yang ada di Kota Makassar cenderung mengabaikan hak konsumen dengan tidak menyampaikan keadaan kehalalan produk yang mereka sajikan dan konsumen cenderung melihat dari sisi pemilik dan pegawai restoran. Umumnya, mereka tidak memiliki sikap kritis, sehingga kadang abai dari memperhatikan masalah kehalalan produk yang disediakan di restoran. Padahal itu dapat merugikan mereka sebagai konsumen. This research was conducted in Makassar City, precisely at the office of LPPOM MUI, and in some restaurants. The method used by the author is a qualified study with the aim to test the fulfillment of consumer rights for halal product information at restaurants in Makassar City and the factors that affect the unenforceability of consumer rights of halal product information at restaurants in Makassar City. The results showed that the implementation of consumer rights fulfillment of halal product information at restaurants in Makassar City has been implemented, however, not yet effective. The factors that influence the unterpenes of consumer rights of halal product information at the restaurants in Makassar City are that the government in the implementation of Halal Product Guarantee (BPJPH) cannot carry out its function in conducting construction and supervision of halal product guarantee in Makassar City considering that the institution is only in the center, not in the district/city, restaurants/business owners in Makassar City who tend to ignore the rights of consumers by not convey the circumstances of the products they serve, and consumers who tend to see from the side of the restaurant owners and employees. Generally, they do not have a critical attitude, so sometimes they neglect to pay attention to the problem of the products provided at the restaurants. Indeed, it can harm them as consumers.

Copyrights © 2021






Journal Info

Abbrev

ijlf

Publisher

Subject

Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian ...