<![CDATA[Penelitian ini dengan judul Pelaksanaan Pengagkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak. Metode Penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian norma-norma hukum tentang pengangkatan anak dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang didasarkan pada praktek pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pelaksanaan pengangkatan Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena ataupun haknya sebagai anak tidah terpenuhi, maka anak yang bersangkutan akan diambil kembali oleh yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak yakni ada perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Adannya perbedaan kosep adopsi anak dalam tiga system hokum yang berlaku di indonesia yakni hokum islam, hokum adat dan hokum peninggalan belanda yang terdapat dalam BW]]>
Copyrights © 2020
