Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Gorontalo Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Hutabalian, Roida
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
THE PART OF THE PRODUCTION FOREST MANAGEMENT UNIT TO THE REALIZING SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AT THE SARMI REGENCY PROVINCE OF PAPUA Hutabalian, Roida
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.30877

Abstract

This research to aims for to determine implementation of the Forest Management Production Unit role in realizing sustainable forest management in Sarmi Regency, and as well to find out the obstacles and solutions for unified Forest Management Production Unit in realizing sustainable forest management at the Sarmi Regency, Province of Papua. The method used in this research is sociological juridical research methods and/or empirical legal research. This method is used for the reason that in this research the emphasis is on legal science and the study of legal rules that apply in society related to forest management units. Sociological juridical research uses primary and secondary data. Primary data comes from interviews with sources and the public, while secondary data is obtained through references from literature studies in accordance with the title of this research. The results of the research show that, the role of the  Forest Management Production Unit (KPHP) for region XXI across Sarmi and Memberamo Raya Regencies, on the one hand has made several positive contributions to economic development and regional development in Papua Province, but on the other hand the presence of KPHP has not had a direct impact on indigenous  community around a forests, especially at site level. Likewise, the proposal for the formation of KPHP by the Sarmi Regency government to become a Regional Work Unit (SKPD), has not yet been realized due to many factors and indicators that must be met. Keywords : Role, Management Production Unit, Sustainable Forest Management.
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Hutabalian, Roida
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.279-291

Abstract

Kelurahan Waena sebagai institusi pemerintahan terendah atau yang paling dekat dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan berbagai jenis pelayanan dalam pembuatan surat pengantar, seperti surat pengantar kartu tanda penduduk, surat pengantar kartu keluarga, surat keterangan usaha, surat keterangan domisili, surat keterangan kurang mampu, surat keterangan ahli waris dan surat lainnya.  Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder atau data kepustakaan dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. kualitas pelayanan publik di kantor Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 adalah sudah tergolong baik hanya saja belum maksimal, karena aparatur kelurahan selaku pelaksana pelayanan publik masih ada yang kurang disiplin dalam hal mentaati waktu terutama jam masuk kantor. Selain itu dari sisi transfaransi dan akuntabilitasnya masih ada aparatur kelurahan Waena yang meminta bayaran dari masyarakat yang menggunakan pelayanan yang seharusnya tidak dikutip bayaran (gratis). Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kelurahan Waena Dalam menyelenggarakan pelayanan publik adalah Sumber Daya Aparatur Kelurahan, Kedisiplinan petugas pelayanan, Keterbatasan Anggaran dan Kurangnya partisipasi masyarakat.
PENGANGKATAN ANAK MELALUI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF PERLINDUNGAN Jemaru, Salesius; Hutabalian, Roida
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v1iI.5

Abstract

Penelitian ini dengan judul Pelaksanaan Pengagkatan Anak Melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak. Metode Penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian norma-norma hukum tentang pengangkatan anak dan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang didasarkan pada praktek pelaksanaan pengangkatan anak dalam perspektif perlindungan anak. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pelaksanaan pengangkatan Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah memperhatikan Asas Perlindungan Anak dan Asas Kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat terlihat dari proses pengangkatan anak bahwa sebelum pengadilan mengesahkan anak diasuh oleh orang tua angkat, maka orang tua angkat tersebut diwajibkan untuk mengasuh terlebih dahulu selama 6 bulan, apabila selama dalam waktu 6 bulan tersebut anak diperlakukan semena-mena ataupun haknya sebagai anak tidah terpenuhi, maka anak yang bersangkutan akan diambil kembali oleh yayasan yang bekerjasama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam adopsi, Pertama adopsi hanya bisa dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Kedua, calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat yang tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hambatan-Hambatan Dalam Proses Pelaksanaan Adopsi Anak yakni ada perbedaan agama antara calon anak adopsi dengan calon orang tua adopsi. Adannya perbedaan kosep adopsi anak dalam tiga system hokum yang berlaku di indonesia yakni hokum islam, hokum adat dan hokum peninggalan belanda yang terdapat dalam BW
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Hutabalian, Roida; Budiman, Eren Arif
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i4.36

Abstract

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis.
OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK SKANTO KABUPATEN KEEROM Hutabalian, Roida; Koedoeboen, Arman; Trisnawati, Ike
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v3i1.43

Abstract

Di Indonesia, rencana pembangunan secara nasional diberikan tempat sentral kepada pembangunan pedesaan. Sehingga dengan demikian, upaya perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan tidaklah lepas dari setiap program pembangunan nasional. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Seperti yang terjadi di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan kampung di wilayah distrik Skanto menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan distrik juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Distrik Skanto sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan kampung
OPTIMALISASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA Hutabalian, Roida; Herniati
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.54

Abstract

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya khususnya Dinas pemberdayaan pemerintahan Kampung Kabupaten Puncak harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dengan demikian penelitian ini menarik untuk diteliti yaitu terkait pemberdayaan pemerintahan kampung di kabupaten Puncak Jaya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi landasan pokok materi yang akan diteliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data lapangan yang relefan dengan masalah yang sedang diteliti. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu hukum tata negara khususnya ilmu pemerintahan dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.
Penyuluhan Hukum Penghapusan KDRT di Desa Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura Budiman, Eren Arif; Hutabalian, Roida; Ingratubun, Fitriyah; Koedoeboen, Arman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 9 (2023): Desember
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10453301

Abstract

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fenomena KDRT merupakan fenomena gunung es, artinya sebenarnya jumlah KDRT yang terjadi saat ini bisa mencapai ratusan kasus, karena masih banyak korban yang belum melaporkan mengalami KDRT. Sehubungan dengan hal tersebut, Doktor Husni Universitas Ingratubun Papua melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rumah Tangga. Berdasarkan proses pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dari kegiatan sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan dan antusiasme para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam pelaksanaannya. kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab. Kemudian terjadi peningkatan pengetahuan peserta yaitu peserta mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga
Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Keerom Hutabalian, Roida
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i4.2170

Abstract

Penelilitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi IMB terhadap pedapatan asli daerah di Kabupaten Keerom ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Hasil penelitan mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena realiasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum maksimal karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH Hutabalian, Roida
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3648

Abstract

Kebijakan kesehatan merupakan aplikasi dari kebijakan publik ketika pedoman yang ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduk suatu negara. Permasalahan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan dokter spesialis yang sangat minim, berdampak tidak mendapatkan pelayanan seperti daerah lain yang lebih baik. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh  pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ketersediaan fasilitas dan SDM kesehatan pada daerah dengan geografis sulit di Provinsi Papua. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder atau data kepustakaan dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini belum ada. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten mamberamo tengah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah belum adanya keseriusan/komitmen dari pemerintah daerah dan keterbatasan dana/anggaran.
Co-Authors Budiman, Eren Arif Herniati Ingratubun, Fitriyah Jemaru, Salesius Koedoeboen, Arman Trisnawati, Ike