Governmental Source dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terkait Renegosiasi Kesepakatan North America Free Trade Area (NAFTA)

Iqbal Ramadhan (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pertamina Jakarta)
Trias Adelins (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pertamina Jakarta)

Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora
Vol 6, No 1 (2021)

Pasca naiknya Presiden Trump ke tampuk kepresidenan Amerika Serikat (AS), negara tersebut mulai menjalankankan berbagai macam kebijakan yang bersifat inward looking. Presiden Trump yang disokong oleh Partai Republik berkeinginan untuk melakukan renegosiasi perdagangan dalam North America Free Trade Area (NAFTA). Kebijakan renegosiasi tersebut dimulai dari ketimpangan perdagangan yang dialami oleh AS yaitu neraca perdagangan negara tersebut terhadap Meksiko mengalami defisit. Hal inilah yang mendasari pemerintah AS untuk melakukan renegosiasi kesepakatan dagang dalam NAFTA yang dinilai memberatkan mereka. Kebijakan renegosiasi NAFTA tersebut tidak terlepas dari proses politik lembaga negara seperti eksekutif dan legislatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis unsur governmental sources dapat mempengaruhi proses kebijakan renegosiasi NAFTA tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik penulisan studi kasus. Hasil analisis dalam artikel ini dapat dijelaskan bahwa unsur governmental sources seperti sistem pemerintahan, bentuk parlemen dan proses politik intra lembaga dalam pemerintah AS berperan penting terkait kebijakan renegosiasi NAFTA tersebut.