Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Kondisi yang terjadi di Pemerintahan Kota Ambon dalam proses penganggaran sangat berbeda jauh. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara singkat dengan salah satu pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon. Fenomena yang ditemui antara lain: pertama penyusunan anggaran yang tidak tepat waktu. Rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang sedianya dilakukan pada bulan Juni namun pelaksanaannya dilakukan pada bulan Juli. Kedua tidak melibatkan semua bagian/bidang dalam persiapan dan penyusunan anggaran program/kegiatan sehingga untuk menyampaikan ide, saran atau masukan tidak tersalurkan dengan baik. Hal ini akan berdampak terhadap kinerja aparat pemerintah yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan kinerja aparatur pemerintah secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap awal penganggaran, namun dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah dan untuk menguji secara empiris pengaruh peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah 1) Ada pengaruh positif signifikan partisipasi dalam penganggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah provinsi Maluku. Semakin tinggi partisipasi dalam penganggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah provinsi Maluku. 2) Ada pengaruh positif signifikan peran manajerial pengelola keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi peran manajerial pengelola keuangan daerah maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah provinsi Maluku.
Copyrights © 2020