Quo Vadis Pemilihan Legislatif (PILEG) dan Pemilihan Presiden (PILPRES) 2014?

Andrias Hans (GKRI Jemaat Abdi Kasih, Bandung)

Te Deum (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)
Vol 3 No 2 (2014): Januari-Juni 2014

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Namun, MK menyatakan putusan pemilu serentak berlaku untuk pemilu tahun 2019 dan seterusnya. Apa alasan Mahkamah Konstitusi? Seperti dikutip dari risalah putusan yang dipublikasi di situs MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id, MK mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan. Peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilihan umum, dan persiapan teknis juga telah diimplementasikan. Jika pemilu serentak ditetapkan tahun ini, menurut Mahkamah, tahapan pemilihan umum tahun 2014 yang saat ini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. "Hal demikian dapat menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945,"