<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pembuktian unsur kesalahan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi serta menelaah kebijakan kriminal terkait pembuktian tersebut. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kesalahan korporasi masih menghadapi kendala serius, terutama ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh individu-individu dalam lingkup kerja korporasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menarik perbuatan individu menjadi tanggung jawab korporasi. Selain itu, doktrin Business Judgment Rule, konsep ultra vires, serta ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang menghapus unsur kerugian negara dalam investasi, berpotensi memberikan celah bagi direksi maupun korporasi untuk lolos dari jerat hukum. Di sisi lain, arah kebijakan pemberantasan korupsi saat ini lebih menekankan pada pengembalian kerugian negara daripada penghukuman pelaku. Oleh karena itu, revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi konsep strict liability dapat menjadi terobosan penting agar proses hukum lebih efektif dan pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah peraturan dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi.]]>
Copyrights © 2026
