KETEPATAN WAKTU PENATAUSAHAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ahmad Mu’am (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kota Tangerang Selatan)
Nurliah Nurdin (Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara)

GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER

Abstrak: Pemerintah daerah harus menerapkan tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam akuntabilitas pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan baik ketepatan waktu penyelenggaraan anggaran daerah maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pertanggungjawaban pemerintahan. Pencapaian karakteristik ketepatan waktu dalam penyelenggaraan anggaran daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen organisasi yang tinggi, dan pemanfaatan perangkat pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung terhadap ketepatan waktu APBD dan pelaporan keuangan pemerintah. Survei dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas nama pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah terpilih melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Namun demikian secara simultan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan prangkat pendukung berpengaruh pada ketepatan waktu penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.Abstract:  Regional government should implement good governance, particularly in governmental accountability. Based on Government Regulation No. 71/2010 about Governmental Accounting Standard and Government Regulation No. 58/2005 about Regional Financial Management, a regional government must present both the regional budget administration timeliness and the regional government financial statement reporting timeliness governmental accountability. Achieving timeliness characteristics on regional budget administration and regional government financial reporting requires high-quality human resources, high organizational commitment, and supporting devices utilization. This research tests the effect of human resources, organizational commitment, and supporting devices on regional budget and government financial reporting timeliness. A survey was conducted at the Directorate General Fiscal Balance Ministry of Finance on behalf of the central government responsible for the regional financial management and the selected regional government through Dinas or Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. This study shows that human resources, organizational commitment, and supporting tools individually do not affect the timeliness of APBD administration and regional financial reporting. However, simultaneously human resources, organizational commitment, and supporting instruments jeopardize the timeliness of local government budget administration and local government financial reporting.