Ketanggapan Pemerintah Daerah terhadap Sasaran Tata Kelola Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 – 2019 di Provinsi Kalimantan Timur

Rahmat Bakhtiar (Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)
Hilda Hilda (Politeknik Kesehatan Provinsi Kaltim)
Krispinus Duma (Laboratorium IKM/KK Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman)

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Vol 10, No 3 (2021)

Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019 merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan program pembangunan nasional untuk mengimplementasikan program jaminan kesehatan dalam mencapai kepesertaan menyeluruh program jaminan kesehatan. Sebanyak 24 stakeholder potensial diwawancarai secara mendalam dan  dianalisa secara deskriptif dalam aspek kebijakan dan ketanggapan sesuai dengan peran masing masing.  Hasil evaluasi  peta jalan di provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sasaran tata kelola yaitu sasaran 1, 5 dan 8  belum sepenuhnya tercapai. Jumlah kepesertaan belum mencapai target UHC (93,64%). Keterbukaan akses terhadap data diawal periode peta jalan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan BPJS kesulitan mencapai target universal health coverage. Ketanggapan Pemerintah Daerah terlihat meningkatnya intensifitas koordinasi stakeholder dengan  BPJS serta adanya aturan sinkronisasi kegiatan yang dibuat secara bersama.  Memperbaiki tata kelola dan dukungan stakeholder program JKN-KIS diperlukan dalam upaya memeratakan pelayanan kesehatan dan mencapai target universal health coverage.