<![CDATA[Compliance of reporting Public Official’s wealth (LHKPN) continues to increase. However, the accountability of the LHKPN is still low. This study aims to evaluate policy implementation in the program dimension, especially related to output and outcome achievement. The results indicate that LHKPN is successful in achieving operational indicators, efficient use of resources, and has positive implications for some public officials. Meanwhile, in the outcome indicator, LHKPN has not been able to establish the integrity of public official. KPK needs to encourage national regulations accompanied by strict sanctions, investigation using artificial intelligence (AI) and involving the community in the LHKPN investigation.  Abstrak Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun, akun-tabilitas LHKPN masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terutama pada pencapaian output dan outcome (dimensi program). Penelitian menggunakan paradigma post positivism dengan metode kualitatif. Sumber data berupa wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pada dimensi program, LHKPN berhasil dalam pencapaian indikator operasional, penggunaan sumber daya yang efisien, dan memiliki implikasi yang positif pada sebagian penyelenggara negara. Pada indicator outcome, LHKPN belum mampu membentuk integritas penyelenggara negara. KPK perlu mendorong regulasi lingkup nasional yang mengatur kewajiban LHKPN lebih terperinci disertai dengan sanksi yang tegas, dan meningkatkan kualitas SDM pemeriksa LHKPN berbasis investigasi, pemeriksaan menggunakan machine learning, artificial intelligence (AI), serta melibatkan masyarakat dalam forum konsorsium investigasi LHKPN. ]]>
Copyrights © 2021
