<![CDATA[- Era reformasi telah menandai babak baru dalam hal paradigma dan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu wilayah terpenting dalam NKRI yakni Papua. Berbeda dari anggapan banyak kalangan mengenai sikap tidak peduli Pemerintah RI, beberapa kebijakan di tanah Papua saat ini justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara dan menyejahterakan rakyat Papua. Berbagai kebijakan yang telah dicanangkan memang belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, menganggap bahwa Pemerintah RI saat ini tidak bersungguh-sungguh berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat juga tidaklah tepat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin membahas seputar persoalan bentuk tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Era Reformasi ini, mengapa dalam pelaksanaan tanggung jawab itu masih ada kendala, bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah. Masih terkait dengan persoalan itu, pembahasan juga akan menyentuh diskusi mengenai relevansi separatisme bagi rakyat Papua dan apakah ide atau gerakan separatism itu adalah keinginan dari seluruh rakyat Papua saat ini. Pembahasan artikel ini akan ditutup oleh pembahasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Tanah Papua menjadi semakin berkeadilan, beradab dan demokratis. Kata Kunci: otonomi khusus, paradigma, kebijakan, nasionalisme, separatisme]]>
Copyrights © 2016
