PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PASCA DITERBITKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG

Tri Ratna Saridewi (Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor)
Achmad Suwandi (Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor)
Wardani Wardani (Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor)
Supriyanto Supriyanto (Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor)
Dradjat Dradjat (Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor)

Jurnal Penyuluhan Pertanian
Vol 3 No 2 (2008)

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelenggaraan penyuluhan di KabupatenBandung pasca diterbitkannya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan (SP3K). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2008 diKabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraanpenyuluhan di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan sepenuhnya seperti amanat dalamUndang-Undang SP3K. Hal ini terutama disebabkan oleh belum diterbitkannya PeraturanPemerintah tentang Sistem Penyuluhan yang menjadi acuan provinsi dan kota untukmenerbitkan Perda Sistem Penyuluhan.