<![CDATA[Kontrak karya dibuat pada saat pemerintah Indonesia tidak memiliki konsep mengenai kontrak pertambangan sebagaimana mestinya. Konsep production sharing contract yang dipakai dalam bidang pertambangan minyak dan gas tidak sesuai karena pertambangan mineral dan batubara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang lebih besar dan rentang waktu yang lama sehingga membutuhkan kepastian hukum. Kemudian rezim pemerintahan berganti dan konsep penerimaan negara secara global berubah ketika negara-negara berkembang yang di eksploitasi kekayaan alamnya menuntut penerimaan negara yang lebih besar melalui konsep divestasi saham. Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi konsep tersebut melalui Pasal 112 juncto Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkendala dengan asas pacta sunt servanda yang kerapkali disamakan dengan prinsip kesucian kontrak. Akibatnya ialah implementasi dari aturan tersebut tertunda hingga 8 Tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut asas pacta sunt servanda atau kesucian kontrak haruslah dilanggar dengan menerapkan asas rebus sic stantibus atau hardship clause dan asas permanent sovereignty over natural resources yang pada hakikatnya ada untuk menyeimbangkan asas pacta sunt servanda agar aturan divestasi saham dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kata Kunci: pacta sunt servanda, kontrak karya, divestasi saham.]]>
Copyrights © 2019
