Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Pater Y. Angwarmasse
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGARUH ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KARYA TERHADAP DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA A. Rahabistara Ditiagonzaga; Hendra Haryanto; Pater Y. Angwarmasse
Krisna Law Vol 1 No 3 (2019): Krisna Law, Oktober 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.153 KB)

Abstract

Kontrak karya dibuat pada saat pemerintah Indonesia tidak memiliki konsep mengenai kontrak pertambangan sebagaimana mestinya. Konsep production sharing contract yang dipakai dalam bidang pertambangan minyak dan gas tidak sesuai karena pertambangan mineral dan batubara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang lebih besar dan rentang waktu yang lama sehingga membutuhkan kepastian hukum. Kemudian rezim pemerintahan berganti dan konsep penerimaan negara secara global berubah ketika negara-negara berkembang yang di eksploitasi kekayaan alamnya menuntut penerimaan negara yang lebih besar melalui konsep divestasi saham. Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi konsep tersebut melalui Pasal 112 juncto Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkendala dengan asas pacta sunt servanda yang kerapkali disamakan dengan prinsip kesucian kontrak. Akibatnya ialah implementasi dari aturan tersebut tertunda hingga 8 Tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut asas pacta sunt servanda atau kesucian kontrak haruslah dilanggar dengan menerapkan asas rebus sic stantibus atau hardship clause dan asas permanent sovereignty over natural resources yang pada hakikatnya ada untuk menyeimbangkan asas pacta sunt servanda agar aturan divestasi saham dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Kata Kunci: pacta sunt servanda, kontrak karya, divestasi saham.
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP YURISDIKSI DALAM MENGADILI PELAKU PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA Yosafat N. Manullang; Hartono Widodo; Pater Y. Angwarmasse
Krisna Law Vol 1 No 3 (2019): Krisna Law, Oktober 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.794 KB)

Abstract

Pembajakan pesawat udara merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru, motif yang melatarbelakangi tindakan pembajakan tersebut pun beragam, mulai dari motif ekonomi sampai dengan politik. Masyarakat internasional memandang bahwa tindakan pembajakan tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan kejahatan pembajakan pesawat udara ini, masyarakat internasional membuat berbagai konvensi dari Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971. Oleh karena itu, dilakukan pengkajian mengenai konvensi-konvensi yang terkait dengan tindakan pembajakan pesawat udara ini terutama menyangkut yurisdiksi untuk menghukum pelaku tindakan pembajakan pesawat udara ini. Salah satu bentuk upaya dalam rangka menanggulangi tindakan pembajakan pesawat udara ini adalah dengan cara menetapkan yurisdiksi agar dapat menghukum pelaku tindakan pembajakan pesawat udara. Kata Kunci: pembajakan pesawat, yurisdiksi, tindakan melawan hukum.
Co-Authors A. Rahabistara Ditiagonzaga Hartono Widodo Hendra Haryanto Yosafat N. Manullang