<![CDATA[AbstractThe phenomenon of violence against women is a pandemic. There are many studies on violence but studies focusing on governance are rare. Governance involves various stakeholders with different roles so that they often face problems of coordination, integration, and synchronization. This problem also occurs in East Java. As a leading sector in handling victims of violence against women and children, the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population (DP3AK) of East Java Province faces challenges in the form of effective models in handling victims of violence. Meanwhile, cases of violence against women and children are very high. DP3AK requires a digital governance model in handling victims of violence more effectively on a stakeholder basis. This study offers a solution in the form of a digital platform that is able to connect victims with stakeholders.Keywords: digitalization, governance, violence against women and children, stakeholdersAbstrakFenomena kekerasan terhadap perempuan bersifat pandemik. Kajian terhadap kekerasan sangat banyak namun studi berfokus pada tata kelola jarang dilakukan. Tata kelola melibatkan berbagai stakeholders dengan peran berbeda sehingga sering menghadapi masalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Problematika tersebut juga terjadi di Jawa Timur. Sebagai leading sector penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan berupa model efektif dalam penanganan korban kekerasan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. DP3AK membutuhkan model tata kelola digital dalam penanganan korban kekerasan yang lebih efektif dengan berbasis stakeholder. Kajian ini menawarkan solusi berupa platform digital yang mampu menghubungkan korban dengan para stakeholder.Kata kunci: digitalisasi, tata kelola, kekerasan perempuan dan anak, stakeholders]]>
Copyrights © 2021
