<![CDATA[Tidak ada kejelasan dalam klausul-klausul peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pilih pada Tentara Nasional Indonesia atau TNI (Tentara Nasional Indonesia) seperti undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, sehingga telah membuat para pelaksananya salah paham, dalam pembahasan ini adalah para Panglima TNI, yang terlibat dalam realisasi isi pesan undang-undang TNI khususnya pada pasal nomor 39. Dalam pasal tersebut, TNI dilarang menggunakan hak pilihnya. Menyikapi persoalan ini, muncul pro dan kontra di masyarakat tentang dua undang-undang di atas. Alasan mengapa hak pilih ini digunakan adalah tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan kontra mengatakan bahwa sebagai alat bela negara, TNI membutuhkan persatuan dan kesatuan anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, persoalan polemik ini menjadi kajian yang menarik. tujuan penelitian dengan paradigma konstruktivisme adalah to explore (mengeksplorsi realitas sosial) terkait hak pilih anggota TNI dalam pemilu. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio legal dengan pendekatan sejarah, politik, psikologi dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima TNI menggunakan UU No. 34 Tahun 2004 sebagai dasar untuk melarang anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Tidak digunakannya hak pilih bagi anggota TNI tidak melanggar Hak Asasi Manusia.]]>
Copyrights © 2022
