<![CDATA[Orang bagi hukum Islam merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam kontek hukum muamalah. Tapi dalam kontek hukum ibadah, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kewajiban saja dan tidak mempunyai hak. Orang bagi hukum perdata juga sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang ini dijabarkan dari Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang maha esa. Sila ini mendasari hubungan keterikatan bahwa kaedah agama harus menjadi dasar segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bila di hubungkan dengan manusia sebagai subyek hukum, maka dasar ia sebagai subyek hukum juga harus didasarkan pada kaedah agama. Orang sebagai subyek hukum, baik dalam sosiologi Hukum Islam maupun dalam hukum perdata diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Karena itu ia berhak untuk berbuat hukum dan dianggap cakap berbuat hukum. Penyebutan orang dalam Islam disebut mukallaf yaitu orang yang dibebani kewajiban. Adapun sesorang itu dianggap subyek hukum Islam itu sejak ia balig dan dalam KUH Perdata semenjak telah cukup umur dan berakal. Hukum Islam tidak mensyaratkan umur sebagai patokan dalam menentukan ia cakap berbuat hukum atau tidak, tetapi cukup dengan kata balig. Adapun tentang badan hukum, Islam menyebutnya syarikat yaitu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang menyatu membentuk perkumpulan untuk memusyawarahkan permasalahan di masyarakat]]>
Copyrights © 2011
