<![CDATA[Studi ini merupakan sebuah studi awal yang dilakukan ketika menyertai kunjungan kerja Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I DPD RI ke Papua (khususnya Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke) dari 4-8 Juli 2011. Studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perihal kondisi umum dan penanganan masalah yang melingkupi masyarakat di perbatasan darat negara Provinsi Papua dengan mengangkat kasus yang dialami oleh masyarakat perbatasan darat di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua yang umumnya hidup dari pertanian. Studi ini menyimpulkan, kemiskinan ekonomi dan keterbelakangan pendidikan masih menjadi fenomena umum di daerah-daerah perbatasan di Papua.
Studi ini juga menyimpulkan bahwa pengembangan beras dalam program Merauke Integrated Food and Energy (MIFE) bakal meminggirkan sagu yang tersedia di areal hutan alam seluas 3-4 juta ha, mengabaikan diferensiasi pangan, dan berdampak buruk pada lingkungan. Pemanfaatan sagu di Papua untuk diferensiasi pangan lebih tepat dan relevan untuk ketahanan pangan karena di daerah ini hutan sagu masih terhampar luas. Selain sagu, salah satu komoditas yang cocok dari perspektif social dan ekonomi pertanian di Papua adalah karet.
Studi ini menemukan bahwa pendirian taman nasional di Kabupaten Merauke dan usulan dari bawah (dari pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat Merauke) mengenai perubahan lokasi prioritas III menjadi prioritas I menunjukkan BNPP abai terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta melupakan esensi pembangunan yang bukan hanya untuk rakyat, tetapi juga dari dan oleh rakyat. Kedua yang terakhir (dari dan oleh rakyat) mengisyaratkan pentingnya pendekatan dari bawah yang menghargai kearifan lokal dan partisipasi dari masyarakat.]]>
Copyrights © 2013
