<![CDATA[Terpidana yang sedang melaksanakan pidana telah hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Tahanan. Dalam melaksanakan masa pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wajib menjamin terpenuhinya hak para Tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Hak atas mendapatkan bantuan kesehatan yang optimal baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosialnya. Hak asasi manusia adalah Hak yang dipunyai oleh orang sejak kecil atau bisa dibilang Hak yang melekat sejak lahir. Maka dari itu pemberian bantuan kesehatan di Lembaga Permasyarakatan merupakan suatu perwujudan dari Hak Asasi Manusia tersebut. Pemberian bantuan kesehatan tersebut dikatakan berhasil bila ada aktor kebijakannya yang bertanggungjawab atau stakeholder yang mendukung kegiatan. Observasi ini di fokuskan atas data sekunder. Bahan hukumnya berasal dari undang-undang terkait mengenai pelayanan kesehatan Tahanan yang ada didalam Lapas. Adapun cara uraian data yang dipergunakan yaitu kualitatif. Bersumber pada kegiatan yang akan dilaksanakan, ditemukan bahwa pemenuhan Hak warga binaan atas kesehatan serta pangan yang cukup di Lapas menurut undang undang tidak berjalan dengan baik, karena adanya kendala antara lain kelebihan daya tampung WBP, kekurangan petugas yang memiliki pengalaman khusus dibidang kesehatan, serta lembaga Pemasyarakatan yang masih terkendala dalam keterbatasan anggaran. Adapun upaya peningkatan kemampuan individu pegawai, serta pembangunan fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang memadai diharapkan menjadi solusinya.]]>
Copyrights © 2022
