<![CDATA[Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunankarena dapat mendidik sumberdaya manusia berkualitas yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan daerah.Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki keleluasaan dalam mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh termaktub dalam Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun. Berdasarkan amanat tersebut, disusunlah Sistem Pendidikan Berbasis Nilai Islami (SPBNI) dalam Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Aceh sebagai salah satu pilar dari empat pilar Sistem Pendidikan di Aceh.Kondisi ini berbeda dengan Sistem Pendidikan Nasional yang hanya memiliki tiga pilar pendidikan, meliputi aksesibilitas, peningkatan mutu dan daya saing, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik. Berbeda dengan proses perumusan indikator ketiga pilar pendidikan lainnya, penyusun Renstra Pendidikan Aceh mengalami kesulitan dalan menentukan indikator keberhasilan SPBNI yang dituntut dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Indikator yang berhasil dirumuskan selama ini hanya berupa pengukuran SPBNI yang bersifat simbolik, misalnya rasio mushalla per sekolah, atau rasio buku pelajaran Agama Islam dengan buku mata pelajaran lainnya.Hal ini telah memunculkan kritikan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya penyelenggara pendidikan yang dianggap belum berhasil merumuskan indikator yang mencerminkan tujuan SPBNI, khususnya indikator-indikator yang mengukur nilai-nilai substantif yang dapat tercermin dalam perilaku peserta didik. Melalui metode penelitian campuran (mixed method), yaitu kuantitatif (survei) dan kualitatif (FGD dan interview), diperoleh hasil bahwa stakeholder pendidikan memandang SPBNI lebih tepat dijadikan sebagai fondasi bagi Sistem Pendidikan di Aceh, dan bukan sebagai pilar.Masih belum jelas dan konkretnya konsep SPBNI yang dipahami baik oleh stakeholder pendidikan dan pelaksana pendidikan, menjadikan implementasi SPBNI di lapangan berjalan tidak maksimal.Mayoritas responden mengakui bahwa penerapan SPBNI masih sebatas mengukur simbol-simbol keagamaan Islam, bukan mengukur nilai-nilai, khususnya akhlakul karimah peserta didik. Hal ini antara lain disebabkan oleh minimnya sosialisasi, dan proses pengrekrutan tenaga pendidik yang tidak tepat, disamping masih lemahnya peran keluarga dan masyarakat yang seharusnya bersinergi dengan pihak sekolah dalam penerapan SPBNI]]>
Copyrights © 2013
