Analisis-Kritis Perlunya Perubahan Kebijakan terhadap Pelabelan Mata Pelajaran dalam Kurikulum Sekolah*)

Hermana Somantrie (Pusat Kurikulum dan Perbukuan Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat)

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
Vol. 18 No. 1 (2012)

The subject matters in Indonesian elementary and secondary education curriculum have been clustered irrationally by two kinds of labeling. On one side, there are some subject matters using “education” label; on the other side, the rests are without “education” label. Both kinds of labeling need to be asked critically through philosophical questions: 1) why has this clustering happened in the school curriculum? and 2) what is the basic philosophy for this clustering? As a matter of fact, curriculum is a pivotal instrument of education in attaining the National Education Aim; therefore, all subject matters in the curriculum should have the same “education” label or should not have one. It seems to be a crucial problem in education world that need to be overcome at the first place before developing a new curriculum. In doing so, all education experts, curriculum developer, and education bureaucracies should have a strong perspective on the matter of “knowledge philosophy”.ABSTRAK Mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telah dikelompokkan secara irasional ke dalam dua jenis labeling (penamaan atau pelabelan). Di satu sisi, beberapa mata pelajaran menggunakan label “pendidikan”; di sisi lain beberapa mata pelajaran tidak menggunakannya. Kedua jenis pelabelan itu perlu dipertanyakan secara kritis melalui pertanyaan filosofis: 1) mengapa pelabelan ini telah terjadi dalam kurikulum sekolah?, dan 2) apa filosofi dasar untuk pelabelan ini? Pada kenyataannya, kurikulum merupakan suatu instrumen penting pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, semua mata pelajaran dalam kurikulum semestinya mempunyai label pendidikan yang sama atau sebaliknya. Hal ini tampak sebagai suatu masalah krusial dalam dunia pendidikan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengembangkan kurikulum baru. Untuk melakukan hal tersebut, semua ahli pendidikan, pengembang kurikulum, birokrasi pendidikan harus memiliki persepktif yang kuat mengenai filsafat pengetahuan.