<![CDATA[Perubahan paradigma ancaman global membawa negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih memperhatikan kebijakan bukan hanya pada bidang keamanan militer, namun juga nirmiliter. Negara-negara pemilik forum koordinasi (seperti: DKN) dikatakan lebih siap menghadapi AGHT bentuk baru karena memliki struktur koodinasi yang lebih maju. Ancaman non-militer, sebagaimana Pandemi COVID-19, merupakan bentuk ancaman yang bersifat multi-dimensional. Maka, dibutuhkan penanganan dan regulasi yang tepat dan efisien guna menciptakan keamanan nasional yang lebih stabil. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan DKN di Indonesia dengan isu Pandemi COVID-19 sebagai contoh kasus. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menemukan bahwa penting bagi Indonesia untuk membentuk DKN melalui pengesahan RUU Keamanan Nasional sebagai dasar hukumnya. Karena, pembentukan lembaga ini diproyeksikan dapat menjadi forum koodinasi yang strategis dan efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan AGHT yang bersifat non-militer melalui kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran. Terlebih, dalam kasusu penanganan Pandemi COVID-19 yang bersifat multi-sektoral, penanganan pandemi menjadi bersifat tumpang tindih antarlembaga pembuat kebijakan. Berdasar pada studi kasus Pandemi COVID-19 sebagai ancaman non-militer tersebut, maka Indonesia memerlukan adanya DKN yang beranggotakan menteri-menteri dari kabinet, yang memiliki relevansi terhadap penanganan dampak Pandemi COVID-19.]]>
Copyrights © 2022
